• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TINJAUAN MENGENAI STATUS PERKAWINAN YANG SALAH SATU PASANGAN BERPINDAH AGAMA DITINJAU BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  095/2017	095/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	095/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xii, 109 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	095/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Perkawinan
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaidah-kaidah perkawinan dengan kaidah-kaidah agama. Setiap agama selalu menginginkan perkawinan dengan pasangan satu agama karena agama merupakan fondasi yang utama dalam kehidupan rumah tangga. Akan tetapi yang menjadi permasalahan dalam masyarakat terdapat pasangan yang setelah melangsungkan perkawinan dengan agama Islam nyatanya ditengah-tengah perkawinan salah satu pihak berpindah agama. Dalam tinjauan ini, peneliti menganalisa mengenai status perkawinan yang salah satu pasangan berpindah agama ditinjau berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menitik beratkan pada penggunaan data sekunder. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggambarkan faktafakta yang berupa data sekunder dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tahap penelitian melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Metode analisis data yang digunakan yaitu secara yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil analisa, diperoleh kesimpulan bahwa menurut Hukum Islam, keabsahan perkawinan yang salah satu pasangan berpindah agama maka perkawinan tersebut telah putus ketika salah satu pihak naik itu suami atau istri berpindah agama. Adapun menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan tersebut tetap sah karena pada saat pelaksanaan perkawinan keduanya telah memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut. Tindakan Hukum yang dapat dilakukan salah satu pihak atau keluarganya menurut Hukum Islam yaitu mengajukan pembatalan perkawinan (fasakh). Apabila ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tindakan hukum yang dapat dilakukan yaitu mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.