• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TINJAUAN YURIDIS TENTANG BATASAN WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN GRASI BAGI TERPIDANA MATI TERHADAP PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 107/PUUXIII/2015 DAN HUKUM POSITIF MENGENAI GRASI

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  093/2017	093/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	093/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xvi, 108 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	093/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Grasi
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 menyatakan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal ini mempunyai arti bahwa memberlakukan kembali ketentuan tidak adanya batasan waktu pengajuan permohonan grasi bagi terpidana mati yang pernah diberlakukan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menitik beratkan pada penggunaan data sekunder. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggambarkan fakta-fakta yang berupa data sekunder dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tahap penelitian melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Metode analisis data yang digunakan yaitu secara yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil analisa, diperoleh kesimpulan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 yang memberlakukan kembali ketentuan dengan tidak adanya batasan waktu pengajuan permohonan grasi bagi terpidana mati sebagaimana pernah diberlakukan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi terdahulu, menimbulkan penundaan pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana mati dengan alasan pengajuan permohonan grasi dan dari keadaan penundaan tersebut kecenderungan terpidana melakukan tindak pidana di dalam penjara pun ada. Keadaan ini pun berkaitan dengan tidak terwujudnya kepastian hukum, penegakan hukum yang efektif, dan perlindungan hukum.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.