• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TERBITNYA SURAT PERINTAH PENYIDIKAN TERHADAP PERKARA YANG SAMA PASCA ADANYA PUTUSAN PRAPERADILAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  088/2017	088/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	088/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xi, 154 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	088/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	SURAT PERINTAH PENYIDIKAN
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Surat perintah penyidikan (SPRINDIK) merupakan suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh penyidik atasan kepada penyidik bawahan guna dijadikan untuk dasar melakukan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, selain diatur dalam KUHAP SPRINDIK juga diatur laman PERKAP No. 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan. Dalam tahapan penyidikan ini seorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dapat melakukan permohonan praperadilan jika terdapat hal-hal yang dilakukan oleh penyidikan sebagai perbuatan yang dianggap bertentangan dengan hukum. Dengan adanya putusan MK. No. 21/PUU-XII/2014, telah memperluas objek praperadilan yang menyatakan bahwa penetap0an tersangka, penyitaan dan penggeledehan termasuk kedalam objek praperadilan selain itu dalam putusan MK ini juga membolehkan penyidik melanjutkan penyidikan walaupun tersangka memenangkan permohonan praperadilan yang menyebabkan seringnya dikeluarkan SPRINDIK terhadap perkara yang sama pasca adanya putusan praperadilan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dibantu sosiologis. Spesifikasi penelitiannya berupa deskriptif analisis dengan tahapan penelitian berupa penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Metode analisis data dilakukan berupa yuridis kualitatif yaitu dengan mengkaji penelitian berdasarkan hukum positif. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa penerbitan SPIRINDIK terhadap perkara yang sama pasca adanya putusan praperadilan ini mengakibatkan 1) tidak jelasnya kepastian SPRINDIK baru karena tidak ada Batasan berapa kali SPRINDIK dapat diterbitkan lagi 2) ketidak jelasan dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan penegak hukum karena disatu sisi penegak hukum menerbitkan SPRINDIK baru dengan dasar putusan MK akan tetapi dilain sisi penegak hukum akan mengalami kesulitan ketika akan menegakan norma yang ada di pasal 83 ayat (2) (3) KUHAP.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.