• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

DAMPAK PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI KAWASAN HUTAN LINDUNG TERHADAP PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  084/2017	084/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	084/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xiv, 148 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	084/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Lingkungan hidup
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Kegiatan pertambangan khususnya Mineral dan Batubara telah menjadi penggerak perekonomian negara sejak zaman industrialisasi. Kegiatan pertambangan mineral dan batubara berlangsung di berbagai kawasan termasuk diantaranya adalah kawasan hutan lindung. Adanya kegiatan pertambangan mineral dan batubara di kawasan hutan lindung yang tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan telah membawa dampak yang buruk khususnya bagi pelestarian fungsi-fungsi lingkungan hidup. Berbagai permasalahan bermula akibat tidak patuhnya pelaku usaha atas ketentuan yang berlaku baik dalam hal pertambangan, kehutanan serta lingkungan hidup. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan implementasi kegiatan pertambangan mineral dan batubara di kawasan hutan lindung juga kaitannya terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggambarkan dan mendeskripsikan permasalahan kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung dengan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan yang kemudian dilakukan analisis. Berdasarkan penelitian, dapat diketahui bahwa masih ada kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung yang bertentangan ketentuan khususnya UU Kehutanan, UU Minerba, serta UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pelanggaran-pelanggaran dapat diselesaikan dengan penegakkan hukum lingkungan baik dengan penyelesaian administratif, perdata maupun pidana. Penegakkan hukum tersebut kemudian diharapkan dapat menuntaskan serta mencegah bentuk-bentuk pelanggaran yang selama ini terjadi, sehingga pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya di kawasan hutan lindung dapat berjalan dengan baik.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.