• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TUDI KASUS SENGKETA MERK HIMPUNAN KERUKUNAN TANI INDONESIA (HKTI) NO.7HKI/MEREK/2015/PN.JKT PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  070/2017	070/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	070/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xii, 62 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	070/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Merk
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Dalam Studi Kasus ini, penulis mengangkat permasalahan tentang sengketa merk HKTI yang terjadi antara Prabowo Subianto dengan Oesman Sapta, pihak Oesman Sapta menggugat pendaftaran merek dan logo HKTI yang dilakukan oleh pihak Prabowo Subianto. Gugatan pihak Oesman Sapta ditolak oleh hakim Pengadilan Niaga dan memenangkan pihak Prabowo Subianto dengan prinsip first to file sebagai dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim. Prinsip first to file merupakan hak eksklusif dari individu atau badan hukum atas ciptaannya yang termasuk logo dan merek. Akan tetapi Putusan Hakim tesebut dirasa keliru karena, bertentangan dengan asas first to file yang penggunaannya harus sesuai dengan pasal 5 huruf (a) UU No.15 tahun 2001 tentang Merek. Maka Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara yuridis tentang Putusan Hakim Pengadilan Niaga dalam perkara 07/Pdt.Sus-Merek/2015. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada norma hukum dengan melakukan studi pustaka dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Data-data kemudian dianalisis dengan metode yuridis kualitatif. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, Putusan Hakim Pengadilan Niaga dalam perkara 07/Pdt.SusMerek/2015 yang menggunakan Prinsip first to file sebagai pertimbangan dalam memutus perkara tersebut tidak sesuai dengan UU Merek. Hal ini dikarenakan pertimbangan tersebut tidak sejalan dengan penjelasan Pasal 5 huruf a UU No.15 Tahun 2001 perihal bertentangan dengan ketertiban umum Dalam hal ini pendaftaran merek yang dilakukan oleh tergugat dapat dikategorikan tidak berdasarkan itikad baik, karena tergugat bukan merupakan pengurus resmi dari HKTI berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-14. AH. 01.06. Tahun 2011 tertanggal 18 januari. Kedua, Pendaftaran merek yang telah dilakukan oleh pihak Prabowo tidak sesuai dengan UU Merek karena, Tergugat bukanlah merupakan Pengurus HKTI yang sah sehingga hal ini tentunya menyebabkan tidak adanya itikad baik yang dilakukan Tergugat.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.