• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

IMPLEMENTASI PENOLAKAN DAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL OLEH PENGADILAN DI INDONESIA YANG DIATUR DALAM UNDANG–UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM INTERNASIONAL

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  065/2017	065/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	065/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xiv, 100 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	065/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Arbitrase
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Salah satu keuntungan dan kelebihan yang dimiliki oleh arbitrase adalah arbitrase mempunyai putusan yang bersifat Final and Binding. Final diartikan bahwa keputusan arbitrase tersebut merupakan keputusan tingkat akhir yang mempunyai arti tertutup bagi para pihak untuk mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Binding diartikan bahwa keputusan arbitrase tersebut mengikat kedua belah pihak yang bersengketa. Suatu putusan arbitrase internasional dapat diakui serta dilaksanakan di Indonesia harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya, Sejumlah kasus penolakan dan pembatalan pada putusan arbitrase internasional yang telah diputuskan oleh pengadilan nasional Indonesia telah mendorong beberapa kontroversi. Pengadilan di Indonesia dinggap belum sepemahaman dalam apakah menjatuhkan pembatalan dan penolakan terhadap putusan arbitrase internasional. Kesan umum di dunia internasional bahwa Indonesia sendiri masih merupakan “an arbitration unfriendly country”, dimana sulit untuk dapat melaksanakan putusan arbitrase internasional. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dan analisa kasus dalam menjawab permasalahan dalam skripsi ini dengan menitik beratkan pada penelitian kepustakaan dan data sekunder yang berkaitan dengan hukum arbitrase internasional. Termasuk didalamnya asas dan kaidah yang terkandung dalam Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Hukum Internasional. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa pengadilan di Indonesia belum sepemahaman untuk mengimplementasikan Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berkaitan dengan putusan pembatalan dan penolakan putusan arbitrase internasional. Hal tersebut dapat dilihat dari masih ada pengadilan di Indonesia yang menjatuhkan penolakan putusan arbitrase internasional tanpa ada suatu dasar yang mengatur dengan jelas atau bahkan hingga pembatalan putusan arbitrase internasional tanpa melihat apakah pengadilan tersebut mempunyai jurisdiksi untuk menjatuhkan putusan demikian.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.