• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PENGGUNAAN MEREK PASCA PUTUSAN GUGATAN PEMBATALAN MEREK DIKAITKAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP PERBUATAN CURANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  061/2017	061/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	061/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xiii, 90 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	061/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Merek
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Persaingan dalam bidang perdagangan barang dan jasa bekembang dengan sangat cepat, yang ditandai dengan banyaknya variasi barang dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha terhadap konsumen. Seiring dengan hal tersebut, merek dagang semakin memegang peranan penting untuk membedakan sumber, kualitas, dan reputasi suatu barang dan/atau jasa dengan barang dan/atau jasa lainnya agar dapat dikenal secara luas oleh para konsumen. Dengan berjalannya waktu, seringkali pelaku usaha masih menggunakan merek yang telah mendapat putusan pembatalan merek yang menimbulkan perbuatan curang terhadap merek sehingga merugikan pemilik merek yang sah. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah mengenai bagaimana tindakan hukum yang dilakukan DJKI terhadap penggunaan merek pasca putusan gugatan pembatalan merek dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Dalam mebahas permasalahan dalam skripsi ini Penulis melakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian dengan tahap pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa perundang-undangan yang terkait dengan Merek yang bersifat nasional dan internasional. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa walaupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis telah mampu mengakomodir terhadap permasalahan merek akan tetap masih lemahnya pengawasan dan tindakan hukum DJKI terhadap penggunaan merek yang telah dibatalkan sehingga terjadinya pelanggaran atas merek dan menyebabkan perbuatan curang pada merek.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.