• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA DI PT MEGARIA MAS SENTOSA TERKAIT PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NO 4 TAHUN 1994 TENTANG TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN BAGI PEKERJA DI PERUSAHAAN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  060/2017	060/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	060/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xi, 89 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	060/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	TUNJANGAN HARI RAYA
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Masalah Tunjangan Hari Raya sering kali muncul hampir tiap tahun menjelang hari raya Idul fitri dan menimbulkan berbagai macam persoalan khususnya dikalangan buruh karena memang masih banyak pekerja yang tidak mendapatkan tunjangan hari raya, atau apabila mendapatkannya tidak sesuai dengan apa yang semestinya menjadi haknya dan masalah lain yang terjadi adalah masih banyak pekerja yang menerima tidak sesuai dengan aturan besaran tunjangan hari raya yang diberikan oleh pengusaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami perlindungan hak pekerja terkait pembayaran tunjangan hari raya dan untuk mengetahui dan memahami cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha di PT Megaria Mas Sentosa. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan sumber data sekunder sebagai sumber data utama yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan skripsi dapat disimpulkan bahwa Pemasalahan tunjangan hari raya tidak didukung oleh materi hukum yang kuat. UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak menjelaskan secara terperinci mengenai tunjangan hari raya, sehingga dasar hukum yang menjadi acuan dalam perlindungan dan penegakan hukum mengenai permasalahan tunjangan hari raya adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja No PER-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan. Permenaker tersebut mengakomodir diberikannya sanksi kepada pengusaha yang melanggar ketentuan tersebut hal ini berdasarkan Pasal 59 ayat (1) jo. Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan yaitu sanksi administratif dikenakan kepada pengusaha yang tidak membayar tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.