• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

HAK WARIS SUAMI TERHADAP HARTA ISTRI BERADAT MINANGKABAU YANG TELAH MENINGGAL YANG TIDAK MEMILIKI ANAK DITINJAU DARI HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN HUKUM ISLAM

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  058/2017	058/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	058/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	x, 98 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	058/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Adat Minangkabau
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Pembagian kewarisan atas harta pencaharian Minangkabau pada saat ini sudah dipengaruhi oleh Hukum Islam yang pengaturan tentang pembagiannya dikenal dengan hukum Faraidh. Cara pembagian warisan atas harta pencaharian ini yang dibagi secara Hukum Islam tentu berbeda dengan sistem kekerabatan masyarakat Minangkabau yang menarik garis keturunannya secara Matrilineal atau berdasarkan garis keturunan ibu.Pembagian Harta Pencaharian dan Hibah dalam Masyarakat Minangkabau terdapat dalam Kasus Mimi Khairati yang beradat Minangkabau dengan Rizki Sikumbang. Hal ini menjelaskan bagaimana perbedaan pembagian waris dalam Masyarakat Minangkabau. Metode Penelitian yang digunakan bersifat dekriptif analitis, yang memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis melalui suatu proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum serta menggunakan pendekatan yuridis kualitatif dengan mencari hukum yang hidup di masyarakat. Perolehan data dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai literatur yang dapat memberikan landasan teori dengan masalah yang dibahas. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa pewarisan suami terhadap harta istri beradat Minangkabau yang telah meninggal dan tidak memiliki keturunan diselesaikan menurut Hukum Adat Minangkabau dan dalam Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sedangkan pengaturan Harta Suarang dan Hibah diatur dalam Pasal 86, Pasal 87 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Penyelesaian sengketa dalam pewarisan seperti ini terlebih dahulu mengupayakan musyawarah dan kesepakatan antara ahli waris dalam wadah Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN), apabila tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri merupakan jalan selanjutnya yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak demi mendapatkan putusan hukum yang tetap.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.