• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TINJAUAN TERHADAP KEABSAHAN PERBUATAN QURBAN ONLINE MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114/PERMENTAN/PD.410/9/2014 TENTANG PEMOTONGAN HEWAN QURBAN DAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  057/2017	057/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	057/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xii, 128 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	057/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	PEMOTONGAN HEWAN QURBAN
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Qurban adalah ternak yang disembelih dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah sebagai sang pencipta. Hukum ibadah qurban adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat ditekankan bagi umat muslim yang mampu atau memiliki harta yang cukup untuk membeli hewan qurban. Ibadah qurban sendiri dilaksanakan setelah shalat sunnah Idul Adha sampai hari Tasyriq. Keadaan ekonomi umat muslim di suatu daerah menjadi faktor banyak atau sedikitnya hewan qurban yang akan disembelih, memungkinkan tidak meratanya pembagian hewan qurban. Larangan menyimpan daging qurban lebih dari tiga hari dan melihat kebutuhan akan daging hewan qurban di daerah lain, maka diperbolehkan memindahkan penyembelihan qurban ke daerah lain dimana banyak umat muslim yang lebih membutuhkan atau suatu negara yang sedang dilanda konflik perang. Berkembangnya transaksi online di Indonesia memunculkan kegiatan qurban online, dimana dalam melakukan transaksi pihak penjual dan pembeli tidak dipertemukan secara langsung. Shahibul qurban dapat memesan qurban secara online kepada salah satu lembaga yang telah berpengalaman melaksanakan kegiatan tersebut. Setelah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diterbitkan, maka keabsahan suatu perjanjian elektronik harus memenuhi kriteria Pasal 18 UU ITE. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa keabsahan kegiatan qurban online yang dilakukan oleh lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) menurut Hukum Islam, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 114/PERMENTAN/PD.410/9/2014 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggambarkan peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum posiif yang menyangkut permasalahan yang akan dibahas. Hasil penelitian ini diketahui bahwa, sah hukumnya pelaksanaan qurban online, karena sesuai dengan syarat dan rukun qurban, Pasal 21 huruf f dan Pasal 24 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 114/PERMENTAN/PD.410/9/2014, dan Pasal 18 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pada praktiknya tidak ada keluhan dari shahibul qurban dan yang dilakukan oleh ACT sejak tahun 2011 M/ 1432 H terkait dengan pelaksanaan qurban online tersebut. Dari tahun ke tahun pelaksanaan qurban online menunjukkan peningkatan jumlah peserta qurban online. Artinya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap qurban online terus meningkat.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.