• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO NO.1679/PDT.G/2012/ PA.BJN TENTANG PERMOHONAN IZIN PENJATUHAN TALAK DENGAN ALASAN KAWIN PAKSA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  051/2017	051/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	051/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xiv, 75 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	051/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Perkawinan
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci dan kuat yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari perkawinan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun agama yang dianut oleh suami dan isteri tersebut. Setiap perkawinan dapat putus karena kematian maupun perceraian dan setiap terjadi putusnya perkawinan baik karena kematian maupun perceraian terdapat akibat-akibat bagi pihak yang dtinggalkan. Perkawinan harus dengan persetujuan, berdasarkan uraian diatas peneliti akan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro No.1679/Pdt.G/2012/PA.Bjn alasan kawin paksa tersebut yang dijadikan alasan terjadinya perceraian. Dalam putusan nya hakim mempertimbangkan regulasi perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan Al-Quran. Metode penelitian lebih ditekankan pada metode penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan berupa kaidah-kaidah hukum maupun teori dalam ilmu hukum serta Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro No.1675/Pdt.G/2012/PA.Bjn yang dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seara yuridis dan normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perkawinan paksa tidak dapat dijadikan sebagai alasan terjadinya sebuah perceraian melainkan akibat dari adanya kawin paksa tersebut yang menyebabkan perselisihan terus menerus yang menyebabkan rumah tangga tersebut tidak dipertahankan lagi yang dapat menjadi alasan terjadinya perceraian, hal ini terdapat dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 Kopilasi Hukum Islam. Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro No.1675/Pdt.G/2012/PA.Bjn tentang permohonan izin penjatuhan talak dengan alasan kawin paksa telah sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.