• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM HAL PENGAWASAN TERHADAP PERUSAHAAN INVESTASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  046/2017	046/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	046/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xiii, 106 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	046/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Otoritas Jasa Keuangan
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Perlunya pengawasan terhadap perusahaan investasi adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap masyarakat yang telah menanamkan modalnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendapatkan gambarkan bagaimana mekanisme pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahaan investasi yang tidak memiliki izin lembaga keuangan non bank serta Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pencegahan dan penanggulanganya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif empiris dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis yang mempelajari dan meneliti mengenai mekanisme pengawasan serta pencegahan dan penanggulangan oleh OJK terhadap perusahaan investasi yang tidak memiliki izin usaha lembaga keuangan non bank dikaitkan dengan teoriteori tentang pengawasan serta penerapannya dalam praktik. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengawasan OJK terhadap perusahaan investasi yang tidak memiliki izin usaha harus didasarkan oleh peraturan teknis yang lebih tinggi untuk menunjang pengawasan internal dan eksternal. Departemen Edukasi dan Perlindungan Konsumen juga harus menambah sumber daya manusianya untuk dapat menangani pengaduan konsumen serta tercapainya literasi keuangan nasional dan tidak hanya kepada pihak tertentu. Kerjasama terintegrasi antara OJK dengan PPATK selayaknya diperluas untuk menunjang pengawasan alur pendanaan dan transaksi melalui bank sehingga dapat diketahui adanya penghimpunan dana oleh Lembaga Keuangan Non Bank. Satgas waspada investasi dan departemen LKNB juga harus memiliki koordinasi yang jelas terhadap tugas pengawasan dan pertanggung jawaban hasil analisis yang telah diperoleh dilapangan untuk dilakukanya suatu tindakan terhadap LKNB yang melakukan pelanggaran hukum dan juga dibutuhkanya harmonisasi peraturan perundang-undangan agar tidak terjadinya tumpang tindih pengawasan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.