• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

STUDI KASUS PUTUSAN MA RI NO. 786 K/PID/ 2015 TENTANG PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA MYXE ZUL JANOVA MENGENAI PERLUASAN MAKNA “DENGAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA PEREMPUAN UNTUK BERSETUBUH DENGANNYA” DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN (PASAL 285 KUHP)

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  044/2017	044/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	044/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xvii, 160 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	044/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	PERKOSAAN
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan MA RI No.786 K/PID/ 2015 terhadap terdakwa Myxe Zul Janova. untuk tidak mengikuti pemaknaan klasik terhadap Pasal 285 KUHP, yang utamanya Majelis Hakim telah memperluas makna unsur ancaman kekerasan dengan memasukan perbuatan bujuk rayu yang diambil dari perkembangan norma dalam UU Perlindungan Anak. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah tepat penafsiran hukum yang digunakan oleh Hakim dalam Putusan MA Nomor 786 K/Pid/2015 dengan memperluas makna ancaman kekerasan pada pasal 285 KUHP termasuk di dalamnya perbuatan bujuk rayu dengan janji palsu dan apakah Putusan MA Nomor 786 K/Pid/2015 atas terdakwa Myxe Zul Janova telah tepat jika ditinjau dari perspektif kepastian hukum dan keadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mendasarkan kepada data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, penafsiran hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang khususnya memasukan bujuk rayu sebagai perluasan makna dari unsur ancaman kekerasan pada pasal 285 KUHP yang diambilnya dari perkembangan norma dalam UU Perlindungan Anak dapat dianggap tidak tepat. Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan memasukan bujuk rayu sebagai ancaman kekerasan dalam unsur pasal 285 KUHP dapat dianggap telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tanpa mendasarkan kepada aturan tertulis, hal ini pun dapat menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa. Namun secara viktimologis, putusan ini telah menempatkan korban dalam posisi yang lebih adil dalam sistem peradilan pidana. Dari sudut pandang lain, kesepakatan kedua belah pihak untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan telah sejalan dengan keadilan restoratif, yaitu melaraskan kembali harmonisasi antara korban, pelaku serta masyarakat.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.