• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

KEKEBALAN PENGACARA TRIBUNAL PIDANA INTERNASIONAL UNTUK RWANDA (INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR RWANDA) DALAM HAL PENANGKAPAN PETER ERLINDER DI RWANDA DIKAITKAN DENGAN CONVENTION ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE UNITED NATIONS 1946

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  040/2017	040/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	040/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	x, 83 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	040/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Pidana Internasional
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Individu-individu yang bekerja sebagai tim defense ICTR memiliki posisi yang belum jelas dalam hal hak-hak istimewa dan kekebalan Tribunal. Keistimewaan dan kekebalan yang diberikan pada pejabat ICTR berada dalam yurisdiksi PBB di bawah Resolusi Dewan Keamanan No. 955. Tidak seperti hakim, jaksa, panitera dan staff-staffnya, defense ICTR tidak disebutkan dalam Pasal 29 Statuta Tribunal mengenai subjek yang diberikan hak-hak istimewa dan kekebalan. Tidak adanya pengakuan dan penegasan dari ICTR tersebut mengganggu peran defense dalam memenuhi fungsinya secara efektif dan independen karena bersinggungan dengan keamanan dan keselamatan pribadi mereka. Lalu setiap Negara juga berkewajiban untuk menghormati hak-hak istimewa dan kekebalan yang diberikan kepada setiap utusan PBB. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menitikberatkan pada data sekunder dan data kepustakaan sebagai sumber utama serta hukum positif yang berlaku. Selain itu juga menghubungkan data sekunder dengan objek penelitian dan dibantu dengan teori-teori kekebalan PBB dan tanggung jawab negara terkait kasus di atas. Setelah melakukan penelitian maka PBB memungkinkan mempercayakan pelaksanaan misi mereka kepada orang-orang yang tidak memiliki status resmi dari PBB dan mereka diperlakukan sebagai experts dan berhak menikmati kekebalan fungsional PBB berdasarkan Section 22 General Convention dalam melaksanakan fungsi independen mereka.. Negara bertanggung jawab apabila melanggar kewajibannya untuk menghormati kekebalan yang diberikan kepada utusan PBB di atas sesuai dengan ketentuan-ketentuan ILC Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.