• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

AKIBAT HUKUM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN PADA KAWASAN LINDUNG DIKAITKAN DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDUNG

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  039/2017	039/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	039/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xi, 118 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	039/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Tata Ruang
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Masalah pertanahan pada umumnya lahir karena meningkatnya kebutuhan atas tanah, antara lain untuk kebutuhan pembangunan dan kehidupan manusia. Maraknya pembangunan gedung-gedung pencakar langit di kawasan Bandung Utara perlu mendapat perhatian mengenai proses pengurusan hak atas tanahnya dan juga perizinannya. Penerbitan sertifikat hak guna bangunan mengindikasikan pembangunan gedung pencakar langit di kawasan Bandung Utara tentunya akan menimbulkan dampak yang sangat besar khususnya terhadap kondisi lingkungan. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung lah yang menjembatani permasalahan terkait pembangunan gedung-gedung pencakar langit di kawasan Bandung Utara yang mewajibkan semua pembangunan haruslah berdasarkan Peraturan tersebut. Metode penelitian yang digunakan penulis untuk menjawab pertanyaan dalam tugas akhir ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan penelitian kepustakaan dan data sekunder yang berkaitan dengan regulasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung khususnya penerbitan hak guna bangunan di kawasan lindung. Pihak BPN yang menerbitkan sertifikat dapat dikenai sanksi administrasi, perdata maupun sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung dan Undang-undang Penataan Ruang. Masyarakat pun dapat melakukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara terkait pembangunan di kawasan Bandung Utara yang apabila gugatan masyarakat dikabulkan akan berujung pada pembatalan sertifikat yang telah diterbitkan oleh BPN. Jadi dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan pihak BPN harus tetap mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.