• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

ASPEK HUKUM HAK LABUH SATELIT KOMERSIAL BAGI KEPENTINGAN KEDAULATAN DAN INDUSTRI TELEKOMUNIKASI REPUBLIK INDONESIA MENURUT REGULASI INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION DAN HUKUM TELEKOMUNIKASI INDONESIA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  038/2017	038/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	038/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xi, 101 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	038/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Hak Labuh satelit merupakan hak yang diberikan oleh Direktur Jendral atas nama menteri kepada penyelenggara telekomunikasi atau lembaga penyiaran berlangganan dalam rangka bekerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi asing. Di Indonesia untuk sebuah satelit asing dapat memperoleh hak labuh tersebut, harus memenuhi tiga syarat yaitu: complete coordination, harmful interference, dan prinsip resiprokal. Penggunaan satelit asing bukan menjadi hal yang baru untuk membantu memenuhi kebutuhan telekomunikasi yang terus berkembang di Indonesia. Namun penggunaan satelit asing tersebut tentu memberikan dampak pada kedaulatan serta industri telekomunikasi itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pemberian hak labuh di Indonesia dikaitkan dengan regulasi pada International Telecommunication Union dan hukum telekomunikasi Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi analisis melalui pendekatan yuridis-normatif yang mengemukakan asas-asas hukum dan teori-teori. Penelitian ini juga menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penggunaan spektrum frekuensi dan orbit untuk teknologi satelit merupakan kegiatan ruang angkasa yang menurut Konstitusi ITU, penggunaannya harus secara rasional, efisien dan ekonomis, sesuai dengan ketentuan dalam Radio Regulations. Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki kewenangan untuk menentukan ketentuan yang dapat menjaga keutuhan kedaulatan Indonesia, termasuk untuk menolak memberikan hak labuh jika tidak dapat memenuhi persyaratannya, dan mengembangkan telekomunikasi negaranya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.