• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TERKAIT PERTAMBANGAN DI KAWASAN KARST CITATAH – RAJAMANDALA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  035/2017	035/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	035/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xii, 68 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	035/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Pertambangan
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Kawasan karst Citatah – Rajamanda termasuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Bandung Barat. Diperkirakan luasnya sekitar 2.700 ha. Pertambangan di hampir seluruh kawasan karst Citatah – Rajamandala merupakan kegiatan yang penting dari segi ekonomi warga, namun berpotensi merusak lingkungan hidup, bahkan dapat menimbulkan konflik sosial antar warga. Untuk itulah, pemerintah mewajibkan pengusaha untuk memiliki izin untuk melakukan kegiatan dan/atau usaha pertambangan di daerah tersebut. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan di bidang ESDM dialihkan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi. Permasalahan yang penulis angkat, adalah bagaimana tindakan hukum pemerintah daerah provinsi Jawa Barat dalam menangani penyalahgunaan izin di bidang pertambangan dan para penambang tanpa izin yang beroperasi di kawasan karst Citatah – Rajamandala, dengan tujuan memberikan pendapat / rekomendasi hukum kepada pemerintah daerah provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan berupa pendekatan yuridis normatif yaitu mengacu kepada norma – norma hukum dengan meneliti dan menelaah peraturan perundang – undangan sebagai data utama dan didukung oleh berbagai kepustakaan baik dari disiplin ilmu hukum maupun ilmu lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka menjadi data dasar, yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Selain itu, juga dilakukan penelitian lapangan (data langsung / primer) dengan teknik wawancara untuk melengkapi keseluruhan data. Kesimpulan yang diperoleh adalah pertama, pemerintah provinsi Jawa barat dapat memberikan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis; penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; hingga pencabutan izin di bidang pertambangan. Kedua, atas aktifitas penambangan ilegal dapat dilakukan paksaan pemerintah (bestuursdwang) atau bekerjasama dengan Polri terkait sanksi pidana sebagai langkah terakhir.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.