• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TINJAUAN HUKUM TERHADAP UNSUR PAKSAAN YANG DIJADIKAN SEBAGAI UNSUR POKOK DALAM PERBUATAN PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRINYA MENURUT HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  033/2017	033/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	033/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xvi, 136 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	033/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	UNSUR PAKSAAN
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Suami dan istri dalam melaksanakan hubungan seksual pada prinsipnya mempunyai hak yang sama (keseimbangan hak dan kewajiban). Idealnya persetubuhan tersebut harus menimbulkan manfaat diantara keduanya dan tidak ada rasa disakiti satu sama lain atas perbuatan terebut. Namun, perbuatan tersebut akan menjadi berbeda ketika didasari adanya paksaan oleh salah satu pihak. Sehingga dalam hukum positif di Indonesia perbuatan persetubuhan yang didasari adanya pemaksaan telah dikriminalisasi menjadi tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dibantu sosiologis. Spesifikasi penelitiannya berupa deskriptif analisis dengan tahapan penelitian berupa penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Metode analisis data dilakukan berupa yuridis kualitatif yaitu dengan mengkaji penelitian berdasarkan hukum positif dan hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa kriteria unsur paksaan dalam tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istrinya adalah berupa (1) Pemaksaan hubungan seksual yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, (2) Hubungan seksual yang dilakukan dengan cara yang tidak disukai/tidak wajar, (3) Hubungan seksual dengan menggunakan obat-obatan terlarang dan minuman beralkohol. Hukum Islam tidak mengatur mengenai kriteria paksaan dalam hubungan seksual suami istri tetapi hanya mengatur mengenai larangan yang melarang suami/istri untuk melakukan hubungan seksual yakni yang disebut dengan larangan syar’i. Dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia masih belum maksimal. Hal ini dipengaruhi beberapa hambatan yang dialami. Diantaranya hambatan yang berasal dari internal diri korban, penegak hukum, faktor hukum itu sendiri, faktor budaya dan masyarakat serta faktor fasilitas dan sarana yang kurang memadai.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.