• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

STATUS PENGUNGSI BAGI PENCARI SUAKA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  026/2017	026/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	026/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xii, 86 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	026/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	PENCARI SUAKA
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Konflik bersenjata yang masih berlangsung hingga saat ini menjadi alasan utama peningkatan jumlah pencari suaka. Peningkatan ini tidak diimbangi dengan proses yang sederhana dan kamp penampungan yang memadai pencari suaka yang tiba setiap harinya. Hal ini memicu pencari suaka mencari jalan yang dianggap lebih cepat namun dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum nasional negara penerima. Pelanggaran hukum dicantumkan di dalam pasal 1 F The 1951 Refugee Convention sebagai salah satu yang menghilangkan hak seseorang untuk mendapatkan status pengungsi. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui mengenai batasan-batasan terkait dengan pelanggaran hukum yang menghilangkan hak seseorang dan juga tindakan hukum yang dapat dilakukan apabila pencari suaka tersebut tidak mendapatkan status pengungsi dari negara penerima. Penulisan skripsi ini dikaji berdasarkan metode pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif analitis, dengan menitikberatkan kepada pemecahan masalah berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan Hukum Internasional terkait dengan kedaulatan negara dan The 1951 Refugee Convention, serta bahan lain seperti jurnal dan laporan organisasi internasional yang berkaitan dengan pemahasan dari skripsi ini. Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil : Pertama, definisi dari nonserious political crime tidak dijelaskan secara spesifik untuk memberikan keleluasaan kepada negara pihak sesuai dengan hukum positif negara tersebut namun diberikan batasan seperti kejahatan tersebut memiliki yurisdiksi universal dan tindakan tersebut bukan merupakan sebuah pernyataan terkait dengan perbedaan pandangan politik. Kedua, pencari suaka dapat melakukan upaya hukum setelah putusan yang diberikan tidak memberikan status perlindungan sebagai pencari suaka/pengungsi, namun hal ini bergantung kepada hukum nasional negara penerima, karena ada negara yang memberikan status untuk tinggal sementara meskipun tidak memberikan status pengungsi

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.