• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA ATAS SERANGAN MALWARE (CYBER-ATTACKS) SEBAGAI BENTUK PREEMPTIVE SELFDEFENSE TERHADAP AKTIVITAS FASILITAS NUKLIR NEGARA LAIN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (KASUS VIRUS STUXNET AMERIKA SERIKAT V. IRAN)

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  024/2017	024/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	024/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xiii, 148 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	024/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	SERANGAN MALWARE (CYBER-ATTACKS
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Berkembangannya pemanfaatan wilayah cyberspace oleh negaranegara seiring dengan kemajuan zaman, memunculkan suatu fenomena pengembangan metode pertahanan yang bersifat preemptif (preemptive self-defense) dengan memanfaatkan cyber-attacks. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menyusun penelitian ini dengan tujuan menentukan justifikasi pemanfaatan cyber-attacks sebagai bentuk preemptive selfdefense yang sah serta bagaimana pertanggungjawabannya menurut hukum internasional. Penelitian ini dikaji berdasarkan metode pendekatan yuridis normatif dan dipaparkan dengan metode deskripsi analitis. Metode pendekatan yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sumber data difokuskan pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu Piagam PBB, Tallin Manual on The Law Applicable to a Cyberwarfare 2013, dan ILC draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menghasilkan dua pembahasan. Pertama, doktrin preemptive self-defense belum dapat menjustifikasi cyber-attacks sebagai suatu bentuk pertahanan diri negara. Hak mempertahankan diri negara baru dapat muncul apabila ancaman serangan telah secara nyata datang maupun segera akan datang sehingga berdasarkan pengaturan dalam hukum internasional maupun kebiasaan internasional terkait hak mempertahankan diri, tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional. Kedua,Cyber-attacks sebagai sebuah operasi yang dilakukan oleh suatu negara dapat menimbulkan pertanggungjawaban negara secara internasional. Pertanggungjawaban negara timbul apabila terdapat suatu tindakan yang dapat diatribusikan kepada suatu negara tertentu dan tindakan tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum internasional. Pengaturan hukum internasional tentang selfdefense dalam pasal 51 Piagam PBB menyatakan bahwa hak mempertahankan diri negara dapat muncul apabila suatu negara mendapat ancaman serangan nyata dari negara lain dan kemudian telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam piagam sebelum melakukan tindakan pertahanan diri tersebut.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.