• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 266 K/PDT/2015 MENGENAI BANTAHAN TEREKSEKUSI ATAS PENETAPAN SITA EKSEKUSI TANAH DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT CQ. DINAS PETERNAKAN MELAWAN AHLI WARIS RADEN ADIKOESOEMAH DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  017/2017		Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	017/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xiii, 146 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	017/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	PENETAPAN SITA EKSEKUSI TANAH
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Pada umumnya baik pihak ketiga (darden verzet) maupun pihak yang terlibat langsung (partij verzet) dalam pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap dapat mengajukan bantahan terhadap sita eksekutorial. Tidak semua putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan, karena ada alasan-alasan berdasarkan fakta hukum yang menyebabkan eksekusi itu tidak dapat dilaksanakan. Tinjauan dalam kasus ini, yaitu adanya gugatan bantahan atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No. 10/Pdt/Eks/198/PN.Bdg tanggal 22 Januari 2013, mengenai pelaksanaan sita eksekusi tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dago No. 358-360 Bandung dan diajukan oleh pihak Tergugat asal (Kepala Dinas Peternakan Jawa Barat) pada Putusan PK No. 444 PK/Pdt/1993. Perkara bantahan dalam tingkat Kasasi No. 266 K/Pdt/2015 menyatakan bahwa kedudukan Termohon Kasasi/semula Pembantah adalah merupakan partij verzet yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak mempunyai hak untuk mengajukan bantahan dalam perkara aquo. Permasalahan yang akan dibahas dalam kasus ini yaitu, apakah pertimbangan Putusan MA No. 266 K/Pdt/2015 mengenai kedudukan hak Termohon Kasasi/semula Pembantah Tereksekusi sebagai partij verzet yang tidak mempunyai hak dalam perkara bantahan sudah tepat jika ditinjau dari Hukum Acara Perdata dan akibat pelaksanaan putusan dengan adanya bantahan dari Pembantah Tereksekusi terhadap Putusan MA No. 266 K/Pdt/2015. Spesifikasi penelitian dalam studi kasus ini adalah Yuridis Normatif yaitu menulusuri, mengkaji dan meneliti data sekunder yang berkaitan dengan faktafakta dalam kasus dengan melalui pendekatan Deskriptis Analitis. Selain itu penulis menggunakan metode analisis data berupa Yuridis Kualitatif, dimana penelitian bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada. Hasil penelitian menunjukan yaitu pertama, pertimbangan Putusan MA No. 266 K/Pdt/2015 yang menyatakan Termohon Kasasi/semula Pembantah Tereksekusi tidak mempunyai hak dalam perkara bantahan sebagai partij verzet adalah tidak tepat, karena berdasarkan prinsip teori maupun praktik dari unsurunsur ketentuan Pasal 195 ayat (6), 207 ayat (1), dan Pasal 208 HIR kedudukan partij verzet dalam melakukan bantahan terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap diakui oleh HIR maupun yurisprudensi. Kedua, akibat pelaksanaan putusan MA No. 266 K/Pdt/2015 seharusnya tidak dapat dilaksanakan (non executable), sebab yang dipertimbangkan di tingkat banding dalam perkara bantahan yang diperiksa hanya terhadap eksekusinya saja yaitu sesuai hasil pemeriksaan setempat (SEMA No. 7/2001) dan tidak memeriksa materi pokok seperti yang sudah dipertimbangkan dalam Putusan PK No. 444 PK/Pdt/1993 (Yurisprudensi MA No. 1038 K/Sip/1973). Dalam pemeriksaan setempat tersebut ditemukan dua fakta yaitu, fakta adanya perbedaan persil terhadap objek eksekusi pada Putusan No. 444 PK/Pdt/1993 dan fakta adanya perubahan status menjadi Tanah Pemerintah yang berasal dari Tanah Negara.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.