• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1466 K/ PID.SUS/ 2013 TERKAIT PENJATUHAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DISERTAI DENGAN PIDANA DENDA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 67 KUHP

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  009/2017		Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	009/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	x, 96 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	009/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Pidana Denda
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/ Pid.Sus/ 2013 Hakim Agung menolak kasasi yang diajukan terdakwa Bustami, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadapnya adalah pidana penjara seumur hidup dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- Namun ketentuan dalam Pasal 67 KUHP mengatur bahwa jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim. Penulisan studi kasus ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian putusan tersebut dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 67 KUHP serta upaya hukum yang dapat dilakukan terhadapnya. Metode penelitian yang digunakan dalam studi kasus ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang bahan utamanya adalah bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berasal dari buku-buku, artikel, jurnal dan bahan-bahan lain terkait penjatuhan pidana penjara seumur hidup disertai dengan pidana denda. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa ketentuan dalam Pasal 67 KUHP tersebut menunjukkan adanya suatu alasan kasasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yakni apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Dalam menjatuhkan putusan kasasi, terdapat kekeliruan hakim yang tidak mempertimbangkan ketentuan tersebut. Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 1466 K/ Pid.Sus/ 2013 yang menolak kasasi terdakwa tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHP. Terhadap putusan tersebut dapat dilakukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dengan alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP, yakni apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.