• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

KEDUDUKAN ANAK PERUSAHAAN BERFUNGSI SPECIAL PURPOSE VEHICLE YANG DIDIRIKAN PADA NEGARA TAX HAVEN UNTUK MELAKUKAN PENGGELAPAN PAJAK DALAM PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN INDONESIA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  008/2017		Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	008/2017
  Penerbit	Fakltas Hukum Unpad : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xi, 125 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	008/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	PENGGELAPAN PAJAK
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Pajak penghasilan merupakan salah satu sektor pajak yang memberikan pemasukan terbesar di Indonesia. Melalui Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan telah mewajibkan seluruh wajib pajak membayarkan sejumlah utang pajak kepada negara yang akan digunakan untuk pembangunan nasional. Kesadaran masyarakat dalam melakukan kewajiban pajak menjadikan praktik penggelapan pajak di indonesia terus meningkat. Salah satu metode yang digunakan untuk menggelapkan pajak adalah dengan melarikan aset ke negara tax haven melalui anak perusahaan berbentuk special purpose vehicle. Kewenangan Indonesia untuk dapat menjalankan kewenangannya dalam memungut pajak menjadi sulit dikarenakan terdapatnya perbenturan regulasi. Lebih lanjut, hal tersebut juga menyebabkan indonesia kesulitan untuk melakukan penerapan undangundang Pajak Penghasilan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan indonesia dalam memungut serta menerapkan undangundang Pajak Penghasilan pada negara tax haven. Metode pendekatan hukum yang digunakan dalam penyusunan tulisan ini adalah yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka sebagai bahan penelitian utama. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan menggambarkan secara sistematis peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan serta menggambarkan faktafakta yang terkait dengan penggelapan pajak yang dilakukan wajib pajak indonesia pada negara tax haven. Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa peran pemerintah dalam menjalankan kewenangannya masih sulit untuk dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan pemerintah Indonesia masih belum bisa mengakomodir perbedaan regulasi antara Indonesia dan negara tax haven. Praktik penggelapan yang masih sangat mudah dilakukan oleh wajib pajak menggambarkan bahwa penerapan Undangundang Pajak Penghasilan masih belum efektif dalam mencegah terjadinya tindakan penggelapan pajak yang dilakukan wajib pajak yang melibatkan negara tax haven. Kata Kunci: Penggelapan Pajak, Tax Haven, Special Purpose Vehicle

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.