• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

GELAR PERKARA TERBUKA TERBATAS TERKAIT DENGAN KONSEP DISKRESI YANG DILAKUKAN MABES POLRI DIHUBUNGKAN DENGAN KUHAP DAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  007/2017		Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	007/2017
  Penerbit	Fakulas Hukum Unpad : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xiii, 145 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	007/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	KONSEP DISKRESI
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Penyelidikan dan penyidikan merupakan komponen dari Sistem Peradilan Pidana. Dasar hukum penyidikan diatur dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tetang Hukum Acara ( KUHAP ), selain itu juga diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Salah satu proses penyidikan ialah gelar perkara. Belum ada aturan yang jelas mengenai sifat gelar perkara sehingga sering menimbulkan diskresi dalam penerapannya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui urgensi penggunaan gelar perkara terbuka terbatas terkait konsep diskresi dihubungkan dengan KUHAP, Perkap No 14 tahun 2012, dan Undang-Undang No 30 Tahun 2012 tentang Administrasi Pemerintahan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan deskriptif analitis. Metode yuridis normatif dilakukan dengan meneliti data sekunder berupa bahan primer yang ditunjang dengan wawancara dengan Penyidik Mabes Polri. Penelitian deskriptif analitis dilakukan dengan tahap pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Gelar perkara terbuka bertujuan untuk memudahkan penyidik dalam memecahkan kejahatan dengan cara mendengarkan pendapat dari para pihak yang dihadirkan di dalamnya. Diskresi yang digunakan penyidik dalam melaksanakan gelar perkara terbuka terbatas sangat bergantung pada kepentingan umum masyarakat luas yang dilindungi. Kata kunci: Gelar perkara, Diskresi, Penyidikan, KUHAP, Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2012, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.