• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

KAJIAN TERHADAP PERSYARATAN KEPAILITAN DAN PKPU PASCA DIBERLAKUKANNYA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG EFISIENSI DAN TRANSPARANSI PENANGANAN PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DI PENGADILAN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  006/2017		Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	006/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xiii, 109 hal, 30cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	006/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	PERSYARATAN KEPAILITAN
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UUKPKPU) merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelesaian masalah utang piutang melalui proses kepailitan atau PKPU. Oleh karena itu, setiap kegiatan dalam rangka penanganan perkara kepailitan dan PKPU tidak boleh bertentangan dengan asas dan kaidah yang ada dalam UUKPKPU. Pada tanggal 25 April 2016 diberlakukan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efsiensi dan Tranparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan (SEMA Nomor 2 Tahun 2016), yang mengatur hal-hal terkait penanganan perkara kepailitan dan PKPU salah satunya adalah penambahan persyaratan pengajuan permohonan kepailitan dan PKPU. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dua hal, yaitu pertama, implikasi dari pemberlakuan SEMA Nomor 2 Tahun 2016 terhadap UUKPKPU. Kedua, terkait dengan penentuan kurator atau pengurus sebelum pengajuan permohonan kepailitan atau PKPU dalam kaitannya dengan efisiensi dan transparansi penanganan perkara. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang deskriptif analitis, yaitu menganalisa obyek peneltian dengan memaparkan situasi-situasi berdasarkan fakta-fakta mengenai implikasi pemberlakuan SEMA Nomor 2 Tahun 2016 terhadap UUKPKPU yang secara khusus juga membahas mengenai kaitan persyaratan kepailitan dan PKPU, berupa penentuan kurator atau pengurus pada saat sebelum mengajukan permohonan, yang diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2016 dengan peningkatan efisiensi dan transparansi penanganan perkara kepailitan dan PKPU dengan meninjau pada bahanbahan kepustakaan didukung dengan penelitian lapangan, untuk dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh UUKPKPU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi dari diberlakukannya SEMA Nomor 2 Tahun 2016 terhadap UUKPKPU yaitu, pertama, ketentuan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2016 memiliki tujuan yang sesuai dengan tujuan penanganan perkara kepailitan dan PKPU yaitu untuk mempercepat penanganan dan memperkuat perlindungan hukum bagi kreditor dalam penyelesaian perkara kepailitan atau PKPU, namun memiliki pertentangan dengan UUKPKPU sehingga tidak tercapai tujuan efisiensi dan transparansi. Kedua, penentuan kurator atau pengurus sebelum pengajuan permohonan kepailitan atau PKPU tidak dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi karena ketidakpastian jumlah kreditor yang harus menandatangani surat persetujuan yang diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2016.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.