<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="24971">
 <titleInfo>
  <title>Evaluasi Kebijakan IzinMendirikan Bangunan Di &#13;
Kabupaten Bogo</title>
 </titleInfo>
 <name type="Personal Name" authority="">
  <namePart>Madya, Faizal</namePart>
  <role>
   <roleTerm type="text">Primary Author</roleTerm>
  </role>
 </name>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes">mixed material</typeOfResource>
 <genre authority="marcgt">bibliography</genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text">Bandung</placeTerm>
   <publisher>Magister Ilmu Sosial Dan Politik</publisher>
   <dateIssued>2011</dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code">id</languageTerm>
  <languageTerm type="text">Indonesia</languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd"></form>
  <extent>xiii, 90 hlm. ; il. ; 29 cm</extent>
 </physicalDescription>
 <note>Evaluasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Bogor &#13;
&#13;
Meningkatnya jumlah penduduk dan tingginya kegiatan pembangunan &#13;
pada suatu daerah mengakibatkan tingginya alih fungsi lahan dan menurunnya &#13;
kualitas lingkungan pada daerah tersebut. Untuk menjaga kualitas lingkungan &#13;
pada daerah tersebut perlu adanya kontrol dan pengendalian untuk pembangunan &#13;
di wilayah tersebut. Salah satu Kontrol dan pengendalian pembangunan di &#13;
Kabupaten Bogor dilakukan melalui kebijakan izin mendirikan bangunan, dimana &#13;
setiap mendirikan bangunan dan atau bangunan yang berdiri di wilayah &#13;
Kabupaten Bogor, baik perorangan maupun badan wajib memiliki Izin &#13;
Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah &#13;
Kabupaten Bogor. Evaluasi kebijakan izin mendirikan bangunan sudah pemah &#13;
dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Bogor, evaluasi &#13;
kebijakan izin mendirikan bangunan menunjukan bahwa masih ada bangunan di &#13;
wilayah kabupaten Bogor yang melanggar koefisien dasar bangunan dan ada &#13;
bangunan yang melanggar rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bogor. &#13;
&#13;
Berdasarkan fenomena terse but, penelitian ini bermaksud melakukan &#13;
evaluasi kebijakan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Bogor. Evaluasi yang &#13;
dilakukan meliputi evaluasi rumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan &#13;
dan evaluasi lingkungan kebijakan izin mendirikan bangunan di Kabupaten &#13;
Bogor. &#13;
&#13;
Penelitian evaluasi kebijakan izin mendirikan bangunan di Kabupaten &#13;
Bogor menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada metode ini menggunakan &#13;
teknik wawancara mendalam dengan pihak evaluator yang sudah pemah &#13;
me1akukan evaluasi kebijakan ijin mendirikan bangunan di Kabupaten Bogor. &#13;
Dengan metode ini penelitiakan membuat laporan hasilproses data secara &#13;
objektif tentang masalah yang diteliti dengan pendekatan deduktif yang kemudian &#13;
me1akukan eksplanasi sehingga dapat memberikan kejelasan secara tuntas dan &#13;
dapat dipercaya, serta memberikan makna terhadap berbagai data dan konsep pada &#13;
pene1itian ini. &#13;
&#13;
Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan bangunan di Kabupaten &#13;
Bogor masih belum optimal sehingga salah satu indikator keberhasilan kebijakan &#13;
masih belum tercapai, yaitu pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang &#13;
wilayah Kabupaten Bogor. Hal ini disebabkan karena tidak adanya target yang &#13;
ditetapkan dalam melakukan pengawasan bangunan di Kabupaten Bogor, petugas &#13;
pengawas bangunan yang masih kurang memadai baik dari segi kualitas maupun &#13;
kuantitas, sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam pelaksanaan &#13;
pengawasan bangunan di Kabupaten Bogor, banyaknya instansi yang melakukan &#13;
pengawasan bangunan, mengakibatkan pengawasan bangunan di Kabupaten &#13;
Bogor menjadi tidak efektif dan belum ada standar operasional prosedur (SOP) &#13;
yang mengatur pengawasan bangunan di Kabupaten Bogor.</note>
 <note type="statement of responsibility">Madya, Faizal</note>
 <subject authority="">
  <topic>kebijakanevaluasi, pengendalian, pengawasan</topic>
 </subject>
 <classification>351 Mad e</classification>
 <identifier type="isbn"></identifier>
 <location>
  <physicalLocation>Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi</physicalLocation>
  <shelfLocator>351 Mad e/R.17.138</shelfLocator>
  <holdingSimple>
   <copyInformation>
    <numerationAndChronology type="1">01001110700293</numerationAndChronology>
    <sublocation>Perpustakaan Pusat (REF.17.138)</sublocation>
    <shelfLocator>351 Mad e/R.17.138</shelfLocator>
   </copyInformation>
  </holdingSimple>
 </location>
 <slims:image>20%252Fscan0001.jpg.jpg</slims:image>
 <recordInfo>
  <recordIdentifier>24971</recordIdentifier>
  <recordCreationDate encoding="w3cdtf">2017-04-01 17:40:05</recordCreationDate>
  <recordChangeDate encoding="w3cdtf">2018-07-19 13:54:27</recordChangeDate>
  <recordOrigin>machine generated</recordOrigin>
 </recordInfo>
</mods>
</modsCollection>