• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

Pembentukan Badan Hukum SUI Generis Dalam Pengelolaan Investasi Pemerintah Untuk Mewujudkan Tanggung Jawab Negara Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Sebagai Upaya Pembaharuan hukum Investasi Pemerintah

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  D4516	D4516	Perpustakaan Sekolah Pascasarjana	Tersedia

• Perpustakaan	Sekolah Pascasarjana
  Judul Seri	-
  No. Panggil	D4516
  Penerbit	: Bandung., 2016
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Pembentukan Badan Hukum SUI Pembaharuan hukum Investasi Pemerintah
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Pengelolaan investasi pemerintah yang dilakukan oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) belum dapat memenuhi tujuan investasi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Investasi pemerintah yang dilaksanakan oleh PIP sumber pendanaannya berasal dari APBN ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan dan keandalan infrastruktur publik, namun peran PIP sebagai pendorong pembangunan infrastruktur dimaksud belum optimal, hal ini terlihat dari tingkat penyaluran investasi yang rendah dimana struktur asset PIP berupa 60% asset dalam bentuk kas dan setara kas dalam bentuk deposito dan hanya 40% yang disalurkan dalam bentuk pinjaman. Beberapa kendala dalam pelaksanaan investasi pemerintah terjadi karena PIP merupakan satuan kerja yang menerapkan PPK BLU, sehingga pembentukan badan hukum sui generis diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan investasi pemerintah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan konsepsi badan hukum sui generis pengelola investasi pemerintah, hubungan hukum antara negara dengan pengelola investasi pemerintah, serta pembaharuan hukum investasi pemerintah yang diperlukan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan investasi pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama, dimulai dengan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, melakukan analisis dengan menggunakan konsep hukum dan teori-teori hukum yang relevan, sinkronisasi aturan, meneliti hukum in concreto dan prinsip-prinsip hukum serta perbandingan hukum di beberapa negara. Untuk mendukung data sekunder dikombinasikan dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara. Data normatif kualitatif dianalisis dengan interpretasi hukum, tata bahasa dan sistematis. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil sebagai berikut: Pertama, konsep badan hukum sui generis untuk mengoptimalkan pengelolaan investasi pemerintah adalah badan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, bertujuan mendapatkan manfaat ekonomi, sosial dan lainnya, instrumen investasi berupa investasi langsung dan investasi surat berharga, serta dapat menjadi buffer (cadangan) pendanaan ketika dibutuhkan pemerintah; Kedua, badan hukum sui generis melaksanakan kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan secara struktural berada di bawah Menteri Keuangan merupakan bentuk keikutsertaan secara aktif pemerintah dalam pembangunan ekonomi; dan Ketiga, pembentukan badan hukum sui generis merupakan upaya pembaharuan hukum investasi pemerintah di Indonesia yang berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan, yaitu memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan investasi pemerintah serta mewujudkan tujuan pengelolaan investasi pemerintah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. ABSTRACT Management of government investment made by the Government Investment Unit (GIU) as a Public Service Agency has not been able to meet the objectives of government investment as mandated in Article 41 of Law No. 1 of 2004 on State Treasury. Government investments undertaken by GIU source of funding comes from the state budget aimed at increasing the availability and reliability of public infrastructure, but the role of GIU as a driver of infrastructure development is not optimal, it is seen from the level of the distribution of low investment in which the asset structure GIU in the form of 60% of the assets in the form cash and cash equivalents in the form of deposits and only 40% are distributed in the form of loans. Some of the obstacles in the implementation of government investment occurs because the GIU is a Public Service Agency. The establishment of a legal entity sui generis is expected to optimize the management of government investment in Indonesia. This study aims to research aimed to get a legal entity sui generis conception, legal relationship between the state and GIU, and legal reform government investment to optimize the implementation of government investment. This research use a normative juridical method, using secondary data as main data, beginning with an inventory of positive law relating to the issue under study, then conducted an analysis using the relevant of the law concepts and theories, do synchronization rules, researching the law in concreto and principles of law and comparative law in some countries. To support the secondary data is combined with primary data obtained by interview. Normative data qualitatively analyzed by an authentic interpretation of the law, grammatically and systematic. The conclusion of my research: First, the concept of a legal entity sui generis to optimize the management of government investment in Indonesia is a legal entity that is regulated in the legislation itself, aimed at obtaining economic benefits, social benefits, and other benefits, investment instruments implemented are direct investments and investment securities, and can be a buffer of government funding when needed; Second, the sui generis legal entity implementing authority of the Minister of Finance as General Treasurer and is structurally under the Minister of Finance is a form of participating governments to promote economic development in Indonesia; and Third, the establishment of a sui generis legal entity an effort to reform the law of government investment in Indonesia that serves as a tool (regulator) or the means of development, namely to provide legal certainty in the management of government investment and the achievement of government investment as an alternative source of financing the infrastructure development for the welfare of all the people of Indonesia Suteki-Tech.Com | Email Us | ©2004-Present Suteki Global Informatika

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.