• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  D979	D979	Perpustakaan Sekolah Pascasarjana	Tersedia

• Perpustakaan	Sekolah Pascasarjana
  Judul Seri	-
  No. Panggil	D979
  Penerbit	: Bandung., 2005
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Pengaruh Implementasi Kebijakan Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Masalah pokok dalam penelitan ini adalah mengapa kualitas pelayanan rendah dalam implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan yang dilakukan oleh Dinas Pemukiman dan Bangunan Kabupaten Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis. Diduga implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pemukiman dan Bangunan di wilayah itu belum efektif terutama dilihat dari komunikasi, sumber-sumber, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan rancangan penelitian survei dengan pendekatan struktural fungsional dan analisis statistik jalur, disertasi ini mengkaji pengaruh implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan terhadap kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Pemukiman dan Bangunan di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan yang dilakukan oleh Dinas Pemukiman dan Bangunan di Kabupaten Garut, Tasikmalaya, Ciamis belum dilakukan secara efektif. Dari empat dimensi implementasi kebijakan yakni dimensi komunikasi, sumber-sumber, disposisi, dan struktur birokrasi, hanya tiga dimensi yaitu komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi yang berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pelayanan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis, sedangkan satu dimensi yaitu sumber-sumber tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pelayanan izin medirikan bangunan di Kabupaten Ciamis.Implementasi kebijakan berdasarkan dimensi komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pelayanan izin mendirikan bangunan artinya implementasi kebijakan berdasarkan ketiga dimensi tersebut sangat menentukan kualitas pelayanan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis. Dari keseluruhan dimensi yang paling besar pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan izin mendirikan bangunan yaitu dimensi disposisi, dan yang paling kecil dimensi sumber-sumber. The main problem in this research is why low service quality in implementing the permission policy to make a building is done by the Department of settlement and housing in Garut, Tasikmalaya, and Ciamis Regiences. It is assumed that this policy implementation has not been effective especially from communication, sources, disposition, and birocracy structure.Based on survey research arrangement with functional structural approach and statistic path analysis, this dissertation studying implementation of permission policy to make a building wich is done by the Departement of Settlement and Housing in three regencies, Garut, Tasikmalaya, and Ciamis.The research result shows that the implementation of permission policy to make a building in Garut, Tasikmalaya, and Ciamis Regencies has not been effective. From for policy implementation dimensions, namely communication, disposition, and birocracy structure, only three dimensions, communication, disposition, and birocracy structure wich influence significantly to the quality of permission policy to maka a building in Garut, Tasikmalaya, and Ciamis Regencies, while one dimension, sourse, does not influence significantly to the quality of permission service to make a building in Garut, Tasikmalaya, and Ciamis Regencies.The policy implementation based on the communication, disposition, and birocracy structure dimensions influence significantly to quality of permission service to make a building. It means that the policy implementation of those three dimensions really determine the quality of permission service to make a building in Garut, Tasikmalaya, and Ciamis Regencies. From all dimensions, the most influencial dimension to the permission quality is disposition, and the least influencial dimension is sources.  Suteki-Tech.Com | Email Us | ©2004-Present Suteki Global Informatika

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.