• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

Pemikiran Tentang Sistem Perwakilan sebagai Implementasi Dari Prinsip Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang dasar 1945

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  D957	D957	Perpustakaan Sekolah Pascasarjana	Tersedia

• Perpustakaan	Sekolah Pascasarjana
  Judul Seri	-
  No. Panggil	D957
  Penerbit	: Bandung., 2005
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Kedaulatan Rakyat
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Eddy Purnama

• Abstrak : Pasal 1 Ayat (2) jo. Pasal 2 Ayat (1) UUD 1945 menggambarkan bahwa penyelenggaraan negara Indonesia berlandaskan kepada prinsip kedaulatan rakyat, di mana perwujudannya dilakukan melalui sistem perwakilan (indirect democracy). Adanya penyimpangan-penyimpangan dalam penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh rezim Orde Lama dan Orde Baru sehingga berbuntut pada upaya reformasi sistem ketatanegaraan, termasuk sistem perwakilan di dalamnya ditempuh dengan jalan perubahan terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan berusaha menemukan konsep perwakilan yang dianut oleh UUD 1945 sebelum dan sesudah perubahan, sehingga dapat menentukan konstruksi sistem perwakilan sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dikehendaki oleh perubahan tersebut.Adapun penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang khusus difokuskan pada sistem perwakilan rakyat. Oleh sebab itu, metode pendekatan yang dipergunakan terhadap objek penelitian adalah metode pendekatan hukum normatif melalui sejarah hukum dan perbandingan hukum. Terhadap data-data yang terkumpul terutama dari penelitian kepustakaan, disusun menurut prioritas masalah yang telah dikemukakan untuk selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perubahan yang dilakukan terhadap UUD 1945 telah membawa suatu pergeseran konsep perwakilan yang dianut oleh UUD tersebut, namun secara kelembagaan, hasil amandemen terhadap UUD 1945 yang melahirkan konstruksi sistem perwakilan terdiri dari MPR, DPR dan DPD belum menggambarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dikehendaki oleh amandemen tersebut. Kesepakatan ingin melaksanakan sistem pemerintahan presidensial melalui checks and balances baru terselenggara bila lembaga perwakilan rakyat sebagaimana lazimnya mengacu kepada sistem bikameral. Tetapi yang muncul kemudian adalah perwakilan dengan tiga lembaga sekaligus, ini merupakan bukti bahwa perubahan yang dilakukan tidak ada kesesuaian antara gagasan dan kenyataan. Melihat kenyataan demikian, penelitian ini merekomendasikan agar prinsip kedaulatan rakyat dapat terwujud sebagaimana diharapkan oleh perubahan UUD 1945, maka menyangkut konstruksi sistem perwakilan dan kewenangan di antara lembaga-lembaga yang diberi peran legislatif serta unsur lainnya yang ada kaitan dengan pembentukan lembaga perwakilan perlu diadakan pengkajian kembali, untuk disesuaikan dengan gagasan yang telah disepakati. Article 1 paragraph 2 jo. Article 2 paragraph 1 of The 1945 Constitution describe that the management of the State of Indonesia is based on the people's sovereignty principle with the representative system. Management deviations of the State of Indonesia by old and new regimes had result to reform the constitution system, included to the representative system, by amended The 1945 Constitution. Therefore, the research was conducted to analyze and find out the representative concept according to The 1945 Constitution, before and after its amendment for determine construction of the representative system according with the people's sovereignty principle that be required by such amendment.The research was be classified into normative legal research with special focused on the people representative system. Therefore, the research with normative legal approach by means legal historical and legal comparative method. The result of collected data from library research be arranged based on the problems priority and then be analyzed qualitatively.The result of the research indicated that although the amendment of The 1945 Constitution had brought about a changing of representative system, but institutionally, the result of amendment to The 1945 Constitution that developed about construction of the representative system by the MPR, DPR and DPD had not describe the people's sovereignty principle that be required by such amendment. The agreement to implementation presidential system through check and balances can be realized if the people's representative council refer to bicameral system. But in reality, emerged three representation institutions at the same time, as an evidence that show there were not synchronization between the idea with the reality. Based on the such fact, this research recommended that in order to implement of the people's sovereignty principle as be required by the amendment of The 1945 Constitution, so the construction of representative system, the authority between the legislative institutions, and other institutions which have relation with the formation of representative institution were needed be reanalyzed for synchron with the idea that be agreed on The 1945 Constitution.  Suteki-Tech.Com | Email Us | ©2004-Present Suteki Global Informatika

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.