• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

Pemetaan Pola-Pola Sengketa Tanah Di Jawa Barat

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  FIB005732	346.0436 SUH p	Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Ilmu Budaya
  Judul Seri	-
  No. Panggil	346.0436 SUH p
  Penerbit	Yayasan Akatiga : Bandung., 1994
  Deskripsi Fisik	xvi, 86 hlm; ilus., biblio; 25 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	979-8589-00-9
  Klasifikasi	346.0436
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	Ed. 1, Cet. 1
  Subyek	Jawa Barat Politik dan pemerintahan
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Tulisan ini merupakan penelaahan (overview) kasus sengketa tanah yang terjadi di Jawa Barat dengan fokus kasus pada masa Orde Baru. Data yang digunakan diambil dari berbagai sumber sekunder, di antaranya kliping kasus sengketa tanah di Jawa Barat, laporan penelitian, data dari berbagai instansi pemerintah, dan sumber pustaka lainnya. Tujuan dari studi ini pertama, untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai peta kasus sengketa tanah di Jawa Barat. Kedua, menelaah berbagai dampak yang muncul dari suatu kasus sengketa tanah (terutama yang terkena proyek pembangunan) terhadap warga masyarakat tergusur. Oleh karena itu, tulisan ini tidak memberikan saran kebijakan karena masih memerlukan penelitian yang lebih mendalam. Kasus sengketa tanah sebenarnya bukan fenomena baru, tetapi sudah sering terjadi. Kasus ini muncul sejak masyarakat mulai merasa kekurangan tanah, sebagai akibat penjajahan dan ledakan jumlah penduduk. Kebijakan agraria yang dikeluarkan pemerintah kolonial, seperti pelaksanaan penanaman kopi wajib di Priangan (Preangerstelsel), kebijakan pajak tanah (landrente) dari Rafles, kebijakan tanam paksa (Cultuurstelsel), dan kebijakan pemberian tanah partikelir sangat merugikan hak-hak penduduk atas tanah. Penderitaan penduduk semakin berat ketika Pemerintah Kolonial Belanda memberlakukan Undang-Undang Agraria pada tahun 1870 yang kemudian dikenal dengan Agrarische Wet.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.