• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Kehumasan Politik Komisi Pemilihan Umum pada Pemilu Legislatif 2009 (Studi Kasus pada KPU di Wilayah Jawa Barat

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001110100121	659.28 Dew K/R.17.513	Perpustakaan Pusat (REF.17.513)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	659.28 Dew K/R.17.513
  Penerbit	Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2011
  Deskripsi Fisik	xxii,;443 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	659.28 Dew K
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Kehumasan Politik, Strategi, Komunikasi Politik, K
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Evie Ariadne Shinta Dewi

• Penelitian dengan judul KEHUMASAN POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM PADA PEMILU LEGISLATIF 2009, Studi Kasus pada KPU di wilayah Jawa Barat ini dilatarbelakangi oleh beberapa keunikan yang ada pada Pemilu Legislatif 2009 dan juga keunikan pada lembaga KPD. Keunikan tersebut antara lain terletak pad a sistem pemilu yang mengalami beberapa perbedaan substansial pada Pileg 2009 seperti penerapan sistem suara terbanyak, perubahan tata cara menandai dari coblos ke contreng serta sangat banyaknya jumlah peserta pemilu (38 Parpol dan ribuan Caleg). di sisi lain, terdapat kekhasan organisasi KPU sendiri yang terdiri atas dua ranah yakni ranah komisioner (yang dipilih melalui seleksi dari masyarakat) sebagai konseptor dan pengambil kebijakan serta ranah sekretariat yang merupakan PNS (yang , diperbantukari oleh pemerintah daerah) sebagai eksekutor teknis operasional pemilu. Kondisi ini membuat KPU dituntut untuk mampu mengelola penyampaian pesan-pesan pemilu yang begitu banyak dan dibatasi oleh waktu tahapan yang ketat kepada beragam publiknya. Demokrasi sendiri memiliki tujuan yang selaras dengan tujuan humas, yakni membangun saling penegrtian melalui komunikasi dua arah secara timbal balik. Maka mengkaji lebih dalam tentang kehumasan politik sebagai strategi komunikasi politik yang digunakan KPU dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya pada Pi leg 2009, menjadi sebuah keniscayaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemaknaan anggota KPU atas konsep pemilu legislatif 2009, untuk mengetahui motif yang mendorong perumusan kehumasan politik sebagai strategi komunikasi politik KPU di wilayah Jawa Barat pada Pi leg 2009, untuk mengetahui penerapan strategi serta untuk mengetahui efektifitas penerapan strategi komunikasi politik tersebut. Menggunakan paradigma kualitatif dan strategi riset Studi Kasus, peneliti menetapkan subjek penelitian sebanyak 12 orang anggota KPU di wilayah Jawa Barat yang ditentukan secara purposive. Teknik pengumpulan data terutama dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi partisipan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPU di wilayah Jawa Barat menggunakan konteks komunikasi organisasi dan komunikasi antar persona dalam melaksanakan komunikasi politik pada pemilu legislatif 2009. Penerapan strategi ini didasarkan pada konstruksi makna konsep pemilu legislatif 2009 secara berbeda sesuai dengan pengalaman dan pandangan subjektif masing-masing. Hasil penelitian menunjukkan terdapat lima kategori makna ten tang konsep pemilu legislatif yaitu makna integritas penyelenggara, makna azas pemilu, makna teknis pemilu, makna sistem pemilu dan makna instrument politik & nilai demokrasi. Konstruksi makna ini melahirkan motif yang mendorong anggota KPU di wilayah Jawa Barat dalam merumuskan strategi komunikasi politik tertentu selama pemilu legislatif berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga motif yang muncul yaitu motif yang berorientasi ke masa depan, yaitu motif agar pemilih cerdas politik sehingga mau menggunakan hak pilihnya dan angka partisipasi pemilih meningkat serta pemilu berlangsung dengan kondusif, aman dan lancar. Motif lainnya adalah motif yang berorientasi pada pengalarnan masa lalu sehingga diarahkan pada terbangunnya kesepahaman bersama antara KPU dengan publiknya. Selain itu KPU di wilayah Jawa Barat juga menerapkan beragam konteks komunikasi sebagai strategi kehumasan politik yaitu konteks komunikasi massa, komunikasi publik, komunikasi kelompok kecil dan komunikasi antar persona. KPU juga menerapkan konteks komunikasi ini dalarn beberapa model komunikasi public relations yaitu model komunikasi satu arah public information, dan model dua arah two-way asymmetrical serta two-way symmetrical. Disarankan agar KPU pada pemilu yang akan datang dapat mengoptimalkan penggunaan kehumasan politik sebagai strategi komunikasi politik dengan mengembangkan model komunikasi politik dua arah secara simetris.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.