Detail Cantuman

Image of Dinamik dan kompleksitas diseminasi informasi publik  (Studi Fenomenologi Mengungkap Dinamika dan Kompleksitas Diseminasi Informasi Publik dari Pusat ke Daerah Menurut Pelaku Kegiatan Pada Instansi Penerangan dan Komunikasi dan Informatika)

 

Dinamik dan kompleksitas diseminasi informasi publik (Studi Fenomenologi Mengungkap Dinamika dan Kompleksitas Diseminasi Informasi Publik dari Pusat ke Daerah Menurut Pelaku Kegiatan Pada Instansi Penerangan dan Komunikasi dan Informatika)


Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Dinamika dan Kompleksitas Diseminasi
Informasi Publik dari Pusat ke Daerah pada Era Orde Baru dan ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    01001130100065659.2 Man d/R17.511Perpustakaan Pusat (REF.17.511)Tersedia
  • Perpustakaan
    Perpustakaan Pusat
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    659.2 Man d/R17.511
    Penerbit Program Pascasarjana Unpad : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xv,;421 hlm,;29 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    659.2 Man d
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Dinamika dan Kompleksitas Diseminasi
    Informasi Publik dari Pusat ke Daerah pada Era Orde Baru dan Reformasi dengan
    menggunakan Metoda Fenomenologi dan paradigma konstruktivisme. Sembilan nara
    sumber dipilih berdasarkan posisi mereka sebagai pejabat pengambil keputusan dalam
    kegiatan Operasional Penerangan (Departemen Penerangan RI) dan Diseminasi Informasi
    Publik dari Pusat ke Daerah (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI). Data dan
    informasi utama dari nara sumber diperoleh melalui wawancara mendalam, sedangkan data
    dan informasi pendukung dari berbagai dokumen dan referensi terkait.

    ABSTRAK

    DINAMlKA DAN KOMPLEKSITAS DISEMINASI INFORMASI PUBLIK
    Studi Fenomenologi Mengungkap Dinamika dan Kompleksitas Diseminasi Informasi
    Publik dari Pusat ke Daerah pad a Era Orde Baru dan Reformasi

    Menurut Pelaku Kegiatan di Departemen Penerangan RI dan
    Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

    Hasil penelitian menunjukkan bahwa diseminasi informasi publik pada era Orde
    Baru dan Reformasi mempunyai dinamika dan kompleksitas yang berbeda. Perbedaan itu
    sangat diwarnai oleh sistem pemerintah yang berbeda pada dua era tersebut. Pada era Orde
    Baru, sistem pemerintahan sentralistik, semua diatur dari pusat. Demikian halnya
    operasional penerangan/diseminasi informasi publik, dalam mendiseminasikan informasi
    pembangunan, semua ditentukan oleh Departemen Penerangan RI dari Jakarta. Saat itu,
    sistem yang dianut oleh Departemen Penerangan RI sangat berhasil, antara lain karena ada
    Struktur Organisasi dari Pusat sampai ke tingkat Kecamatan; Sumber Daya Manusia
    Penerangan yang kompeten dalam melaksanakan tugas; materi penerangan tersedia sesuai
    kebutuhan masyarakat dan saat itu RRI dan TVRI "didayagunakan penuh" untuk
    kepentingan pemerintah.

    Pada era Reformasi, setelah Departemen Penerangan RI dibubarkan 26 Oktober
    1999, penyebarluasan informasi publik dari pusat ke daerah semuanya berubah, utamanya
    sejak adanya Otonomi Daerah. Pada era Reformasi Pers dan Media Massa tidak lagi dalam
    pembinaan ("penguasaan") pemerintah. Pemerintah tidak bisa lagi secara operasional
    membina dan "memanfaatkan" media massa. Media massa yang ada tidak semudah pada
    era Orde Baru dalam pemanfaatannya. Jika pemerintah ingin memanfaatkan media massa
    baik di pusat maupun di daerah harus membayar relatif mahal.

    Kesulitan yang dihadapi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI antara lain
    adalah tidak ada secara struktural organisasinya sampai ke tingkat Kecamatan, hubungan
    Pusat - Daerah terbatas pada hubungan fungsional. Kementerian Kominfo RI tidak
    mempunyai garis komando ke Dinas Perhubungan dan Kominfo di Provinsi dan
    KabupatenIKota. Oleh karena itu, diseminasi informasi publik dari pusat ke daerah pada era
    reformasi belum bisa dilaksanakan dan berhasil optimal, sementara masyarakat - utamanya
    di perdesaan masih sangat membutuhkan informasi publik untuk peningkatan kesejahteraan
    masyarakat. Ke depan, model diseminasi informasi publik dari pusat ke daerah tidak bisa
    lagi satu model. Model bisa banyak sesuai situasi dan kondisi masyarakat setempat dan
    berbasis kebutuhan dan budaya lokal tanpa melepaskan dari Negara Kesatuan Republik
    Indonesia (NKRI).
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


//

Informasi