Manihuruk, Amin Saragih Primary Author mixed material bibliography Bandung Program Pascasarjana Unpad 2013 id Indonesia

xv,;421 hlm,;29 cm Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Dinamika dan Kompleksitas Diseminasi Informasi Publik dari Pusat ke Daerah pada Era Orde Baru dan Reformasi dengan menggunakan Metoda Fenomenologi dan paradigma konstruktivisme. Sembilan nara sumber dipilih berdasarkan posisi mereka sebagai pejabat pengambil keputusan dalam kegiatan Operasional Penerangan (Departemen Penerangan RI) dan Diseminasi Informasi Publik dari Pusat ke Daerah (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI). Data dan informasi utama dari nara sumber diperoleh melalui wawancara mendalam, sedangkan data dan informasi pendukung dari berbagai dokumen dan referensi terkait. ABSTRAK DINAMlKA DAN KOMPLEKSITAS DISEMINASI INFORMASI PUBLIK Studi Fenomenologi Mengungkap Dinamika dan Kompleksitas Diseminasi Informasi Publik dari Pusat ke Daerah pad a Era Orde Baru dan Reformasi Menurut Pelaku Kegiatan di Departemen Penerangan RI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Hasil penelitian menunjukkan bahwa diseminasi informasi publik pada era Orde Baru dan Reformasi mempunyai dinamika dan kompleksitas yang berbeda. Perbedaan itu sangat diwarnai oleh sistem pemerintah yang berbeda pada dua era tersebut. Pada era Orde Baru, sistem pemerintahan sentralistik, semua diatur dari pusat. Demikian halnya operasional penerangan/diseminasi informasi publik, dalam mendiseminasikan informasi pembangunan, semua ditentukan oleh Departemen Penerangan RI dari Jakarta. Saat itu, sistem yang dianut oleh Departemen Penerangan RI sangat berhasil, antara lain karena ada Struktur Organisasi dari Pusat sampai ke tingkat Kecamatan; Sumber Daya Manusia Penerangan yang kompeten dalam melaksanakan tugas; materi penerangan tersedia sesuai kebutuhan masyarakat dan saat itu RRI dan TVRI "didayagunakan penuh" untuk kepentingan pemerintah. Pada era Reformasi, setelah Departemen Penerangan RI dibubarkan 26 Oktober 1999, penyebarluasan informasi publik dari pusat ke daerah semuanya berubah, utamanya sejak adanya Otonomi Daerah. Pada era Reformasi Pers dan Media Massa tidak lagi dalam pembinaan ("penguasaan") pemerintah. Pemerintah tidak bisa lagi secara operasional membina dan "memanfaatkan" media massa. Media massa yang ada tidak semudah pada era Orde Baru dalam pemanfaatannya. Jika pemerintah ingin memanfaatkan media massa baik di pusat maupun di daerah harus membayar relatif mahal. Kesulitan yang dihadapi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI antara lain adalah tidak ada secara struktural organisasinya sampai ke tingkat Kecamatan, hubungan Pusat - Daerah terbatas pada hubungan fungsional. Kementerian Kominfo RI tidak mempunyai garis komando ke Dinas Perhubungan dan Kominfo di Provinsi dan KabupatenIKota. Oleh karena itu, diseminasi informasi publik dari pusat ke daerah pada era reformasi belum bisa dilaksanakan dan berhasil optimal, sementara masyarakat - utamanya di perdesaan masih sangat membutuhkan informasi publik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ke depan, model diseminasi informasi publik dari pusat ke daerah tidak bisa lagi satu model. Model bisa banyak sesuai situasi dan kondisi masyarakat setempat dan berbasis kebutuhan dan budaya lokal tanpa melepaskan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Manihuruk, Amin Saragih Dinamika, Kompleksitas, Diseminasi, Informasi, Pub 659.2 Man d Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 659.2 Man d/R17.511 01001130100065 Perpustakaan Pusat (REF.17.511) 659.2 Man d/R17.511 20%252Fscan0001.jpg.jpg 14828 2017-04-01 16:18:37 2017-08-25 14:14:01 machine generated