• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Kelembagaan Industri Tekstil Di Jawa Barat (Studi di Kabupaten Bandung dan Sumedang)

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001140100130	658 Efe K/R.17.502	Perpustakaan Pusat (REF.17.502)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	658 Efe K/R.17.502
  Penerbit	Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2014
  Deskripsi Fisik	xiv,;284 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	658 Efe K
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	kelembagaan, aturan formal, ketidakpastian, biaya
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Efendi, Nur

• Keberadaan kelembagaan sangat penting bagi industri yaitu untu k menurunkan ketidakpastian. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk memperoleh gambaran dan menjelaskan kelembagaan industri tekstil di Jawa Barat, dan (2) untuk menemukan konsep baru bagi pcngcmbangan ilmu Administrasi I3isnis. Tipe penelitian ini adalah deskriptif eksp.loratif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan induktif dcngan metode kualitatif. Ohjek penelitian ini adalah kelembagaan industri tekstil di Jawa Barat yang meliputi aruran perizinan, upah minimum, dan pengelolaan lingkungan hidup. Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Bandung dan Sumedang. Informan dalam penelitian ini adalah pengusaha tekstil, Kepala Bidang Perizinan pada BPMPP, Kepala Bidang Pengawasan Tenaga Kerja pada Disnakertrans, Kepala BPLH dan pekerja di perusahaan tekstil. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan melalui pengumpulan dokumen-dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan industri tekstil di Jawa Barat dalam bentuk aturan formal dan informal belum bisa menurunkan ketidakpastian dalam pelaksanan perizinan, upah minimum, dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini ditunjukkan oleh proses, biaya, dan waktu penyelesaian perizinan yang tidak pasti, serta masih banyaknya perusahaan yang melanggar aturan upah minimum dan aturan pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidakpastian dalam pelaksanaan aturan perizinan, upah minimum, dan pengelolaan lingkungan hidup disebabkan oleh perilaku oportunis pengusaha, aparat, maupun masyarakat yang mentransaksikan pelaksanaan aturan formal sehingga inuncul praktek bisnis yang tidak beretika seperti pemberian suap, gratifikasi dan biaya birokrasi.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.