• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Implementasi kebijakan pelayanan kesehatan masyarakat di Kab. Mamuju Prov Sulawesi Barat

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001100100030	362.159 844 34 Mau i/R.17.476	Perpustakaan Pusat (REF.17.476)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	362.159 844 34 Mau i/R.17.476
  Penerbit	Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2010
  Deskripsi Fisik	xviii,;294 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	362.159 844 34 Mau i
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Maulana, Junda

• Implementasi kebijakan kesehatan merupakan kebijakan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan pembangunan bidang kesehatan dalam mencapai status kesehatan masyarakat yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Mamuju mengimplementasikan kebijakan pelayanan kesehatan masyarakat sejak Tahun 2004. Namun, walaupun sudah beberapa tahun kebjakan itu dijalankan, hasil yang dicapai belum cukup maksimal. Masih rendahnya status kesehatan masyarakat menjadi indikasi belum tercapainya tujuan kebijakan kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain eksploratif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini memfokuskan pada implementasi kebijakan pelayanan kesehatan, dengan menggunakan model implementasi kebijakan menurut Edward In akan diketahui faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan kesehatan belum optimal, hal ini dikarenakan tenaga kesehatan yang belum memadai, dan terbatasnya anggaran kesehatan menghambat proses implementasi kebijakan pelayanan kesehatan. Dengan menggunakan model implementasi Edward yang terdiri dari variabel komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi terindikasi bahwa implementasi kebijakan pelayanan kesehatan belum mencapai tujuan kebijakan yaitu meningkatkan status kesehatan masyarakat. Kesimpulan yang dapat ditarik bahwa proses implementasi desentralisasi bidang kesehatan belum berjalan optimal. Untuk memperbaiki implementasi kebijakan pelayanan kesehatan Pemerintah Kabupaten Mamuju perlu, meningkatkan jumlah tenaga kesehatan, Meningkatkan efisiensi anggaran kesehatan, membuka akses yang luas bagi masyarakat melalui penyebaran informasi, pemotivasian bagi implementor, kejelasan kewenangan dan metode, standar dalam upaya keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.