Yan Primary Author mixed material bibliography Bandung Program Pascasarjana Unpad 2011 id Indonesia

xvi,;303 hlm,;29 cm Penelitian tentang impJementasi kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dan khusus (P2DTK) dalam pemberdayaan masyarakat daerah perbatasan dilaksanakan di Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini didasarkan pada fenomena belurn berhasilnya implementasi kebijakan p2DTK dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat di daerah perbatasan antar negara Indonesia - Malaysia. Dengan menggunakan penelitian kualitatif serta pengolahan data dengan metode analisis deskriptif, dengan maksud menjawab pertanyaan penelitian yakni bagaimana implementasi kebijakan P2DTK dalam pemberdayaan masyarakat di daerah perbatasan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, observasi dan wawancara mendalam dengan sejurnlah informan yang terdiri dari anggota masyarakat sebagai target group, tokoh masyarakat, pelaku P2DTK, pejabat pemerintah terkait dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan P2DTK dalam pemberdayaan masyarakat daerah perbatasan sangat ditentukan oleh tiga aktivitas utama yakni organisasi, interpretasi dan aplikasi. Organisasi berkenaan dengan penataan, memahami tujuan dan fungsi organisasi, kemampuan melakukan kornunikasi dan berkerjasarna yang diJandasi pembagian kerja berdasarkan wewenang, ketersedian sumber daya pelaku dan transparansi informasi, serta sumber daya yang tersedia untuk mendukung suatu kebijakan. Interpretasi koheren dengan kejelasan, ketelitian serta konsistensi dalam menafsiran suatu kebijakan dan regulasi yang dibuat oleh pemerintah, pengetahuan dan kemampuan untuk menginterpretasikan serta memahami suatu kebijakan, kerjasama masyarakat dengan instansi pemerintah dan lembaga lain, prosedur yang ditempuh serta kapasitas menampung kebutuhan masyarakat. Aplikasi terkait dengan pelaksanaan tugas yang baik, ketersediaan sumber daya pendukung, frekuensi dan intensitas melakukan pertemuan serta pendampingan masyarakat, faktor lingkungan yang terbatas, penerapan regulasi, ketepatan waktu dalam bekerja, pengendalian atas penyimpangan kegiatan yang terjadi, dukungan dana serta aspek pertanggungjawaban. Organisasi P2DTK merupakan kebijakan Pemerintah Pusat dan daerah membuat kebijakan pendukung, sehingga dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda oleh implementor dan target group pada berbagai tingkatan. Lingkungan sekitar turut mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan Kebijakan ini masih bemuansa sentralistik dan masih kental dengan paradigma pembangunan yang bersifat top-down, sehingga ketika di implementasikan menimbulkan multitafsir, implikasinya pada tataran aplikasi kurang sesuai dengan kebutuhan publik yang mendasar, kondisi ini selaras dengan teori pusat-pinggiran yang semakin memperkuat posisi daerah pinggiran semakin ketergantungan kepada pusat (core periphery). Dengan demikian, konsep baru yang dibangun dan berguna bagi pengembangan ilmu sosial terutama IImu Pemerintahan adalah mengubah kebijakan yang masih bersifat sentralistik menjadi desentralistik sesuai dengan semangat dan tuntutan otonomi daerah masa kini. Pada akhimya bahwa, temuan baru dalam penelitian ini adalah keberhasilan suatu implementasi kebijakan tergantung pada nilai-nilai lokal dimana kebijakan itu dilaksanakan. Yan impJementasi kebijakan percepatan pembangunan daer 361.4 Yan i Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 361.4 Yan i/R.17.458 01001110100187 Perpustakaan Pusat (REF.17.458) 361.4 Yan i/R.17.458 20%252Fscan0001.jpg.jpg 14793 2017-04-01 16:18:36 2017-08-23 09:07:10 machine generated