• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Implementasi kebijakan desentralisasi pengelolaan hutan di Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001100100190	354.55 Sja i/R.17.452	Perpustakaan Pusat (REF.17.452)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	354.55 Sja i/R.17.452
  Penerbit	Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2010
  Deskripsi Fisik	xiv,;266 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	354.55 Sja i
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	manajemen pengelolaan hutan dan keberlanjutan tata
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Sjahid, Hidayattullah

• Penelitian ini difokuskan untuk memperoleh pemahaman tentang implementasi kebijakan desentralisasi pengelolaan hutan di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu dan memperoleh konsep bagi pengembangan ilmu pemerintahan, berkenaan dengan pengelolaan hutan yang selaras dengan kebijakan desentralisasi dan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan di bidang kehutanan. Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penggunaan pendekatan kualitatif berdasarkan pertimbangan bahwa pengelolaan hutan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana diperlukan data dan informasi yang bersifat proses kerja dan dapat menggambarkan status, perubahan dan kecenderungan kegiatan pengelolaan hutan, makna yang lebih luas dan mendalam, komitmen, sikap mental danbudaya yang dianut oleh aparat organisasi pelaksana dan para pihak yang terkait. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan pada kondisi alamiah, yang diperoleh melalui wawancara dengan informan, pengamatan terhadap penyelenggaraan kegiatan pengelolaan hutan di lapangan dan penggunaan dokumen untuk menafsirkan suatu situasi sosial penyelenggaraan pengelolaan hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi pengelolaan hutan yang diimplementasikan dalam kegiatan penataan, pemanfaatan, rehabilitasi dan perlindungan hutan belum mampu mewujudkan kemantapan kawasan hutan, ketertiban pemanfaatan hutan, pulihnya fungsi hutan dan lahan serta keamanan sumber daya hutan, karena belum didukung oleh kondisi lingkungan yang kondusif, hubungan antara Dinas Kehutanan Kabupaten, Dinas Kehutanan Provinsi dan UPT Kementerian Kehutanan yang efektif, kecukupan dana, sarana dan prasarana serta kompetensi teknis dan manajerial aparat pelaksana. Sebagian besar kawasan hutan lindung dan hutan produksi belum dikelola secara intensif. Konsep pengelolaan hutan yang diperoleh dari penelitian ini adalah pengelolaan hutan yang memisahkan kewenangan penyelenggaraan pengurusan hutan dan penyelenggaraan pengelolaan hutan. Dalam hal ini pengurusan hut an diselenggarakan oleh Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Dinas Kehutanan Kabupaten, yang memiliki kewenangan dalam ranah kebijakan atau pengaturan. Sedangkan pengelolaan hutan diselenggarakan oleh organisasi Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan, yang merupakan entitas kawasan hutan pada tingkat tapak (lapangan). Dengan terbentuknya Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan pada tingkat lapangan dapat mempercepat terselenggaranya fungsi-fungsi

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.