Kemal Primary Author mixed material bibliography Bandung Program Pascasarjana Unpad 2010 id Indonesia

xiii,;246 hlm,;29 cm Perubahan kedudukan Kecamatan sebagai perangkat daerah implikasi dari kebijakan otonomi daerah dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.Fenomena pemerintahan daerah saat ini menunjukkan Kecamatan sebagai unit pemerintahan yang dekat dengan masyarakat belum diberdayakan Bertitik tolak dari fenomena diatas,masalah pokok dalam penelitian ini yakni bagaimana kedudukan Kecamatan dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Riau .. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif,narasi deskriptif,dengan teknis observasi dan wawancara mendalam tak berstruktur guna mengungkap dan mendeskripsikan permasalah kedudukan Kecamatan sebagai perangkat daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan belum ada pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat dalam bentuk Peraturan Bupati.Secara empiris belum ada perubahan yang signifikan tugas-tugas yang diselenggarakan Camat,masih sama dengan tugas-tugas Camat sebelum adanya kebijakan otonomi daerah. Konsep barn yang ditemukan ada 48( empat puluh delapan) jenis pelayanan publik layak dilimpahkan Bupati kepada Camat dalam upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.Pemberdayaan Kecamatan menuntut perubahan paradigma manajemen pemerintahan daerah kearah menempatkan Kecamatan sebagai garis depan pemerintahan yangdiaktualisasikan dalam kebijakan daerah berupa dukungan : sumber daya aparatur,penganggaran,peningkatan keterampilan Camat dan Perangkat Kecamatan,serta pemberian motivasi. Kemal Hasil penelitian menunjukkan belum ada pelimpahan 352.635 981 43 Kem k Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 352.635 981 43 Kem k/R.440 01001100100038 Perpustakaan Pusat (REF.17,440) 352.635 981 43 Kem k/R.440 20%252Fscan0001.jpg.jpg 14777 2017-04-01 16:18:36 2017-08-21 13:52:29 machine generated