• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Implementasi kebijakan pemberian izin pendirian bangunan oleh badan pelayanan perizinan terpadu kota Manado

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001120100028	352.56 Are i/R.17.437	Perpustakaan Pusat (REF.17.437)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	352.56 Are i/R.17.437
  Penerbit	Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2012
  Deskripsi Fisik	xv,;230 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	352.56 Are
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Implementasi Kebijakan, Organisasi, Interpretasi,
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Areros, William Agustinus

• Implementasi kebijakan pemberian izin mendirikan bangunan oleh Badan Pelayanan perizinan Terpadu belum dapat menjawab permasalahan baik dalam pengorganisasian, interpretasi maupun aplikasi kebijakan yang yang terlihat dari masih banyaknya bangunan tidak memiliki izin mendirikan bangunan, masih adanya masyarakat yang mengurus izin mendirikan bangunan setelah bangunannya selesai didirikan, proses penerbitan izin yang lambat. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan dan menganalisis implementasi kebijakan pemberian izin mendirikan bangunan yang untuk selanjutnya diharapkan memperoleh konsep baru bagi pengembangan ilmu administrasi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk mendapatkan pemahaman atas fenomena empirik yang utuh atas makna yang terkandung dalam masalah yang dikaji. Peneliti sebagai instruken utama. Data diperoleh melalui observasi langsung di lokasi penelitian, wawancara mendalam kepada sejumlah informan yang dianggap mengetahui dan memahami proses implementasi kebijakan dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan pemberian izin mendirikan bangunan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Manado belum berjalan sebagaimana kebijakan secara efektif bila dilihat dari si si organisasi, interpretasi dan aplikasi. Belum berjalannya implementasi kebijakan diakibatkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas fisik yang dimiliki, tidak terlaksananya fungsi pengawasan di lapangan terhadap bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan, serta masih adanya masyarakat yang mengurus izin mendirikan bangunan setelah bangunannya selesai didirikan dan tidak berjalannya fungsi koordinasi antar instansi terkait. Konsep yang dapat dikemukakan dalam pengembangan ilmu administrasi publik bahwa Implementasi kebijakan pemberian izin mendirikan bangunan bukan hanya menyangkut organisasi, interpretasi dan aplikasi akan tetapi perlu diikuti dengan pengawasan dan koordinasi serta ketersediaan sumberdaya kebijakan yang tepat .

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.