Areros, William Agustinus Primary Author mixed material bibliography Bandung Program Pascasarjana Unpad 2012 id Indonesia

xv,;230 hlm,;29 cm Implementasi kebijakan pemberian izin mendirikan bangunan oleh Badan Pelayanan perizinan Terpadu belum dapat menjawab permasalahan baik dalam pengorganisasian, interpretasi maupun aplikasi kebijakan yang yang terlihat dari masih banyaknya bangunan tidak memiliki izin mendirikan bangunan, masih adanya masyarakat yang mengurus izin mendirikan bangunan setelah bangunannya selesai didirikan, proses penerbitan izin yang lambat. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan dan menganalisis implementasi kebijakan pemberian izin mendirikan bangunan yang untuk selanjutnya diharapkan memperoleh konsep baru bagi pengembangan ilmu administrasi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk mendapatkan pemahaman atas fenomena empirik yang utuh atas makna yang terkandung dalam masalah yang dikaji. Peneliti sebagai instruken utama. Data diperoleh melalui observasi langsung di lokasi penelitian, wawancara mendalam kepada sejumlah informan yang dianggap mengetahui dan memahami proses implementasi kebijakan dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan pemberian izin mendirikan bangunan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Manado belum berjalan sebagaimana kebijakan secara efektif bila dilihat dari si si organisasi, interpretasi dan aplikasi. Belum berjalannya implementasi kebijakan diakibatkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas fisik yang dimiliki, tidak terlaksananya fungsi pengawasan di lapangan terhadap bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan, serta masih adanya masyarakat yang mengurus izin mendirikan bangunan setelah bangunannya selesai didirikan dan tidak berjalannya fungsi koordinasi antar instansi terkait. Konsep yang dapat dikemukakan dalam pengembangan ilmu administrasi publik bahwa Implementasi kebijakan pemberian izin mendirikan bangunan bukan hanya menyangkut organisasi, interpretasi dan aplikasi akan tetapi perlu diikuti dengan pengawasan dan koordinasi serta ketersediaan sumberdaya kebijakan yang tepat . Areros, William Agustinus Implementasi Kebijakan, Organisasi, Interpretasi, 352.56 Are Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 352.56 Are i/R.17.437 01001120100028 Perpustakaan Pusat (REF.17.437) 352.56 Are i/R.17.437 20%252Fscan0001.jpg.jpg 14774 2017-04-01 16:18:36 2017-08-21 14:15:36 machine generated