• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah di kab. bekasi prov. jabar

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001100100272	352.459 823 27 Yan i/R.17.435	Perpustakaan Pusat (REF.17.435)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	352.459 823 27 Yan i/R.17.435
  Penerbit	Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2010
  Deskripsi Fisik	xiv,;232 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	352.459 823 27 Yan i
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu k
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Yani, Ahmad

• Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu kunci penentu keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara khusus, dan tujuan berbangsa dan bemegara secara umum. Beberapa nilai yang relevan dan urgen untuk diperjuangkan adalah antara lain transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan dimaksud, di samping nilai-nilai efisiensi dan efektivitas. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan good governance di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif serta mengacu pada teori dan model yang dikembangkan oleh George C Edwards III yang mempunyai empat komponen yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat belum berjalan sebagaimana diharapkan. Kurangnya faktor komunikasi baik pada level pemerintah pusat maupun pad a level pemerintah daerah sendiri, rendahnya kemampuan sumber daya manusia yang akan melaksanakan kebijakan tersebut, ad any a sikap pelaksana (disposisi) yang kurang jelas, serta masih belum sempumanya struktur 'organisasi dan birokrasi yang terkait dengan implementasi kebijakan keuangan daerah menjadi sebab utama tidak optimal dan tidak efektifnya impelementasi kebijakan itu. Kegagalan implementasi ini tentu berakibat pada tidak tercapainya tujuan yang diharapkan dari implementasi tersebut termasuk belum terwujudnyagood governance.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.