Pegaruh implementasi kebijakan alokasi dana desa terhadap kualitas pelayanan pemerintah di kab lampung barat provinsi lampung
Penelitian ini meneliti tentang pengaruh implementasi kebijakan alokasi
dana desa terhadap kualitas pelayanan pemerintahan di Kabupaten ...
-
Code CallNo Lokasi Ketersediaan 01001100100138 352.435 981 8 Aji p/R.17.434 Perpustakaan Pusat (REF.17.434) Tersedia -
Perpustakaan Perpustakaan PusatJudul Seri -No. Panggil 352.435 981 8 Aji p/R.17.434Penerbit Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2010 Deskripsi Fisik xix,;343 hlm,;29 cmBahasa IndonesiaISBN/ISSN -Klasifikasi 352.435 981 8 Aji pTipe Isi -Tipe Media -Tipe Pembawa -Edisi -Subyek Info Detil Spesifik -Pernyataan Tanggungjawab Aji, Sukismanto -
Penelitian ini meneliti tentang pengaruh implementasi kebijakan alokasi
dana desa terhadap kualitas pelayanan pemerintahan di Kabupaten Lampung Barat
Provinsi Lampung. Masalah dalam penelitian adalah apakah terdapat pengaruh
implementasi kebijakan alokasi dana des a terhadap kualitas pelayanan
pemerintahan, dan seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan alokasi dana
desa terhadap kualitas pelayanan pemerintahan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh
implementasi kebijakan alokasi dana des a terhadap kualitas pelayanan
pemerintahan, dan besaran pengaruh implementasi kebijakan alokasi dana desa
terhadap kualitas pelayanan pemerintahan dan memperoleh konsep baru tentang
implementasi kebijakan dan kualitas pelayanan. Metode penelitian yang
digunakan adalah metode survai dengan teknik analisis data menggunakan analisis
jalur (path analysis). Pengumpulan data dilakukan melalui kuisioner yang
diberikan kepada aparat pemerintahan desa dan masyarakat masing-masing
berjumlah 163 responden pada 67 desa di 17 kecamatan.
Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting yaitu, pertama
implementasi kebijakan alokasi dana desa pengaruh posisitif terhadap kualitas
pelayanan pemerintahan. Kedua, pengaruh implementasi kebijakan alokasi dana
desa terhadap kualitas pelayanan pemerintahan ditentukan oleh organisasi,
interpretasi dan aplikasi. Ketiga, ditemukannya konsep baru implementasi
kebijakan untuk melengkapi konsep implementasi kebijakan yang sudah ad -
Tidak tersedia versi lain
-
Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.
//






