• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Evaluasi Kebijakan Perizinan Pertambangan Timah Skala Kecil di Kab. Bangka Prov. Kepulauan Bangka Belitung

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001150100121	352.3 Ley e/R.17.429	Perpustakaan Pusat (REF.17.429)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	352.3 Ley e/R.17.429
  Penerbit	Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2015
  Deskripsi Fisik	xiv,;204 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	352.3 Ley e
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Evaluasi Kebijakan, Tarnbang skala kecil, Kerjasam
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Leylasari

• Kebijakan pengelolaan pertarnbangan di Kabupaten Bangka menjadi kewenangan daerah setelah Undang_Undang No. 22 Tahun 1999 muncul. Bersarnan dengan kernudahan rnendapatkan izin penarnbangan tirnah dalam kernitraan dengan perusahaan besar, rnasuklah rnasyarakat secara rnassal dalarn penarnbangan tirnah skala kecil di Kabupaten Bangka yang dikenal dengan tarn bang inkonvensional. Munculnyaribuan tarn bang inkonvensional yang tidak rnerniliki izin akhirnya rnenjadi tidak terkendali dan rnenirnbulkan keresahan dalarn rnasyarakat karena sudah rnengganggu fasilitas urnurn seperti air, hutan, dan jalan. Setelah rnelakukan berbagai evaluasi rnaka Pemerintah Daerah Bangka rnencoba mengakomodir penarnbang tanpa izin ini dengan mengeluarkan kebijakan pengelolaan pertarnbangan umum. Sampai saat ini telah dilakukan evaluasi tentang pertambangan baik internal maupun eksternal. Peneliti mencoba menggunakan metode kualitatif untuk dapat menjelaskan hal-hal yang kurang terungkap pad a data-data kuantitatif. Penulis akan melakukan evaluasi terhadap hasil-hasil evaluasi yang telah ad a, khususnya kondisi perizinan pertarnbangan di Kabupaten Bangka dengan kriteria evaluasi berdasarkan Eugene Bardach dalam Patton Savicky dim ana kriteria evaluasinya ada em pat yaitu kelayakan teknis (technical feasibility), ekonomi dan keuangan (economic and financial possibility), kelangsungan politik (political viability), dan pelaksanaan adrninistrasi (administrative operability). Belum sinkronnya sektor pertambangan dengan sektor-sektor yang lain semakin menunjukkan perlunya evaluasi perencanaan kebijakan pada sektor­ sektor pendukung dalam mensukseskan sebuah kebijakan. Persiapan sektor lain baik dalam mendukung pengelolaan sehingga dapat lebih tertib juga kerjasama sektor-sektor lain saat sektor pertambangan mulai dikurangi intensitasnya. Pengurangan sector pertarnbangan dilakukan sebagai langkah konservasi agar sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini di masa mendatang masih dapat dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.