• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Evaluasi Kebijakan Perizinan Usaha Pertambangan Batubara Di provinsi Sumatera Selatan

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001140100183	352.3 Her E/R.427	Perpustakaan Pusat (REF.17,427)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	352.3 Her E/R.427
  Penerbit	Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2014
  Deskripsi Fisik	xiv,;208 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	352.3 Her E
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Evaluasi kebijakan, perizinan usaha, pertambangan
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Hermansyah

• Pokok permasalahan penelitian ini adalah evaluasi kebijakan perizinan usaha pertambangan batubara di provinsi Sumatera Selatan yang masih belum berhasil mencapai tujuannya dalam memberikan manfaat atau hasil bagi sebesar­ besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana yang dinyatakan dalam konstitusi dan juga sejumlah kebijakan yang terkait dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Sementara itu metode dan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian kualitatif (qualitative research) dengan pendekatan deskriptif, yang dalam pengumpulan datanya melalui metode pengamatan langsung di lapangan serta wawancara mendalam (indepth interview) dengan subyek penelitian atau para nara sumber dan informan serta informan kunci (key informan). Guna memperoleh tingkat kepercayaan data basil penelitian atau tingkat kebermaknaan suatu penelitian ini, dilakukan langkah langkah uji keabsahan data antara lain melalui uji kredibilitas data (validitas internal) dengan model triangulasi sumber. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan perizinan pertambangan yang tidak bersifat dasar dan komprehensif menjadikan tujuan dasar yang hendak dicapai kebijakan sulit diraih. Meskipun sejumlah perbaikan dalam proses perizinan telah semakin baik, karena semakin responsif dan lebih efisien terkait sejumIah persyaratan yang diperlukan, namun hal demikian tidak menjamin bahwa kebijakan tersebut semakin tepat guna (appropriates) jika dikaitkan dengan persoalan keadilan (fairness/equity) dan hasil yang dikehendaki oleh target kebijakan. Begitu juga perubahan kebijakan perizinan pertambangan yang semakin terdesentralisasi tidak membuat efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan tambang menjadi lebih baik. Responsifitas, ketepatgunaan (adequasi) dan keadilan kebijakan harus diIihat dalam perspektif yang lebih mendasar yaitu senantiasa dikaitkan dan diukur dengan tujuan dasar yang hendak dicapai yaitu 'sebesar-besarnya kemakmuran rakyat'. Ukuran pragmatis dan bersifat jangka pendek seperti peningkatan pendapatan dan jumlah produksi pertambangan yang semakin meningkat seiring dengan semakin banyaknya izin pertambangan yang diterbitkan pemerintah daerah sesungguhnya merupakan ukuran awal yang Iebih mengedepankan output daripada ukuran yang lebih mendasar yang bersifat outcome.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.