HERMANSYAH Primary Author mixed material bibliography Bandung Program Pascasarjana Unpad 2014 id Indonesia

xiv,;208 hlm,;29 cm Pokok permasalahan penelitian ini adalah evaluasi kebijakan perizinan usaha pertambangan batubara di provinsi Sumatera Selatan yang masih belum berhasil mencapai tujuannya dalam memberikan manfaat atau hasil bagi sebesar­ besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana yang dinyatakan dalam konstitusi dan juga sejumlah kebijakan yang terkait dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Sementara itu metode dan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian kualitatif (qualitative research) dengan pendekatan deskriptif, yang dalam pengumpulan datanya melalui metode pengamatan langsung di lapangan serta wawancara mendalam (indepth interview) dengan subyek penelitian atau para nara sumber dan informan serta informan kunci (key informan). Guna memperoleh tingkat kepercayaan data basil penelitian atau tingkat kebermaknaan suatu penelitian ini, dilakukan langkah langkah uji keabsahan data antara lain melalui uji kredibilitas data (validitas internal) dengan model triangulasi sumber. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan perizinan pertambangan yang tidak bersifat dasar dan komprehensif menjadikan tujuan dasar yang hendak dicapai kebijakan sulit diraih. Meskipun sejumlah perbaikan dalam proses perizinan telah semakin baik, karena semakin responsif dan lebih efisien terkait sejumIah persyaratan yang diperlukan, namun hal demikian tidak menjamin bahwa kebijakan tersebut semakin tepat guna (appropriates) jika dikaitkan dengan persoalan keadilan (fairness/equity) dan hasil yang dikehendaki oleh target kebijakan. Begitu juga perubahan kebijakan perizinan pertambangan yang semakin terdesentralisasi tidak membuat efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan tambang menjadi lebih baik. Responsifitas, ketepatgunaan (adequasi) dan keadilan kebijakan harus diIihat dalam perspektif yang lebih mendasar yaitu senantiasa dikaitkan dan diukur dengan tujuan dasar yang hendak dicapai yaitu 'sebesar-besarnya kemakmuran rakyat'. Ukuran pragmatis dan bersifat jangka pendek seperti peningkatan pendapatan dan jumlah produksi pertambangan yang semakin meningkat seiring dengan semakin banyaknya izin pertambangan yang diterbitkan pemerintah daerah sesungguhnya merupakan ukuran awal yang Iebih mengedepankan output daripada ukuran yang lebih mendasar yang bersifat outcome. Hermansyah Evaluasi kebijakan, perizinan usaha, pertambangan 352.3 Her E Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 352.3 Her E/R.427 01001140100183 Perpustakaan Pusat (REF.17,427) 352.3 Her E/R.427 20%252Fscan0001.jpg.jpg 14764 2017-04-01 16:18:36 2017-08-21 13:33:33 machine generated