Detail Cantuman

Image of Pengaruh implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah, pengenggaran terpadu dan penganggaran kineja...

 

Pengaruh implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah, pengenggaran terpadu dan penganggaran kineja...


Reformasi keuangan negara yang dirasakan dibutuhkan sejak adanya
desentralisasi di Indonesia memerlukan cara pandang baru terhadap ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    01001100100088352.159 824 Rus p/R.17.418Perpustakaan Pusat (REF.17.418)Tersedia
  • Perpustakaan
    Perpustakaan Pusat
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    352.159 824 Rus p/R.17.418
    Penerbit Program Pascasarjana Unpad : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xvi,;298 hlm,;29 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    352.159 824 Rus p
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Reformasi keuangan negara yang dirasakan dibutuhkan sejak adanya
    desentralisasi di Indonesia memerlukan cara pandang baru terhadap pengelolaan
    keuangan negara. Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara, maka
    diadopsi pendekatan-pendekatan dan teknik baru dalam pengelolaan keuangan negara
    dalam Undang-undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003. Kerangka
    pengeluaran jangka menengah (KPJM) , penganggaran terpadu dan penganggaran
    kinerja merupakan pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan keuangan negara.
    Pendekatan ini diharapkan berpengaruh terhadap pelaksanaan anggaran pemerintah dan
    pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah daerah yang baik, yang kemudian
    diharapkan akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah.

    Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian sensus pada 36 Pemerintah
    Daerah di Jawa Tengah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer
    dan data sekunder. Data primer pengumpulan data didapat melalui kuesioner. Data
    sekunder didapat dengan menggunakan hasil laporan audit laporan keuangan
    pemerintah daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Responden penelitian ini
    adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Keabsahaan dan keandalan hasil kuesioner
    diuji terlebih dahulu sebelum uji hipotesis dilakukan. Analisis data untuk pengujian
    hipotesis adalah dengan path analysis.

    Penelitian ini menyimpulkan bahwa : 1) terdapat hubungan yang tinggi antara
    implementasi pendekatan KPJM, Penganggaran Terpadu, dan Penganggaran Kinerja, di
    Pemerintah Daerah; 2) implementasi pendekatan KPJM, Penganggaran Terpadu, dan
    Penganggaran Kinerja berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap
    implementasi anggaran Pemerintah Daerah; 3) implementasi pendekatan KPJM,
    Penganggaran Terpadu, Penganggaran Kinerja dan implementasi anggaran Pemerintah
    Daerah berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap Prinsip-prinsip tata
    kelola Pemerintah Daerah yang baik; dan 4) implementasi pendekatan KPJM,
    Penganggaran Terpadu, Penganggaran Kinerja, implementasi anggaran Pemerintah
    Daerah, dan implementasi Prinsip-prinsip tata kelola Pemerintah Daerah yang baik
    berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap kinerja keuangan Pemerintah
    Daerah.
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


//

Informasi