Lumolos, Johny Primary Author mixed material bibliography Bandung Program Pascasarjana Unpad 2011 id Indonesia

viii,;246 hlm,;29 cm Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai organisasi publik senantiasa mengalami dinamika dan perubahan yang diakibatkan oleh adanya perubahan lingkungan, sehingga dalam organisasi perlu menyesuaikan dengan perubahan tersebut agar lebih efektif, efisien, kompetitif, adaptif dan mempunyai responsibility dalam pencapaian tujuan. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh lembaga legislatif sebagai representasi dari masyarakat/rakyat yang diwakilinya, pemberdayaan baik organisasi maupun individuJanggota merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan output guna pencapaian tujuan dari keberadaan lembaga ini. Karena itu, penguatan posisi lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di era otonomi daerah ini merupakan kebutuhan yang harus diupayakan jalan keluamya, agar dapat melaksanakan tugas, wewenang dan hak-haknya secara efektif sebagai lembaga legislatif daerah. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif. Penelitian ini menjelaskan dan menguraikan tentang pemberdayaan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam menjalankan fungsinya. Sumber data berupa kondisi empirik tentang fenomena, realita siatu pandangan berbagai sumber atau informan, dengan menjadikan peneliti sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data adalah studi observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam baik kepada sejumlah pimpinan, anggota DPRD dan sekretaris dewan, pengurus partai politik, serta sejumlah kelompok masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberdayaan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai proses penggalian potensi belum dapat menjadikanya memiliki kemampuan dan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi baik secara individu, kelompok maupun lembaga. Keberadaan ini disebabkan oleh karena tidak tertatanya dengan baik dan benar bentuk kegiatan pemberdayaan serta lemahnya pola rekrutmen, kualitas sumber daya, tata tertib, sarana, anggaran, dan perilaku yang dimiliki baik secara individu, kelompok/ fraksi, badan, komisi maupun lembaga. Oleh karenanya proses pemberdayaan perlu di tetapkan dan dilakukan secara terencana dengan melakukan pembenahan pada pola rekrutmen, kualitas sumber daya, tata tertib, optimalisasi wewenang tugas dan tanggung jawab, pembaharuan infrastruktur politik, pembaharuan kultur dan orientasi pemerintah, pengembangan visi bersama, serta melakukan koreksi dan pembenahan at as aspirasi rakyat dan memperhatikan hubungannya dengan eksekutif. Lumolos, Johny Pemberdayaan DPRD, Individu, kelompok dan lembaga. 352.13 Lum p Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 352.13 Lum p/R.17.411 01001110100220 Perpustakaan Pusat (REF.17.411) 352.13 Lum p/R.17.411 20%252Fscan0001.jpg.jpg 14751 2017-04-01 16:18:36 2017-08-21 09:04:13 machine generated