• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Implementasi kebijakan administrasi kependudukan (studi kualitas pelayanan kartu tanda penduduk di kota depok prov. Jawa Barat)

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001100100076	352.005 Nur i/R.17.409	Perpustakaan Pusat (REF.17.409)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	352.005 Nur i/R.17.409
  Penerbit	Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2010
  Deskripsi Fisik	xvi,;336 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	352.005 Nur i
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Nurdin

• Penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji implementasi kebijakan administrasi kependudukan dengan focus pada kualitas pelayanan KTP di Kota Depok. Dipilihnya Kota Depok sebagai lokasi penelitian, karena letaknya sebagai daerah penyangga Ibu Kota Jakarta, rnenghadapi persoalan kependudukan yang cukup kompleks di sa tu si si dan mempunyai sumber daya yang memadai dalam mendukung implementasi kebijakan administrasi kependudukan disisi lain. Fokus penelitian diarahkan pada upaya menjawab pertanyaan penelitian mengapa implementasi kebijakan administrasi kependudukan di Kota Depok Provinsi Jawa Barat belum mampu meningkatkan kualitas pelayanan KTP kepada masyarakat?". Melalui pendekatan kualitatif, peneliti sebagai instrumen mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menginterpretasikan serta memverifikasi setiap data dan informasi. Observasi partispatoris dilakukan terhadap setting latar penstiwa yaitu mengamati proses implementasi kebijakan bidang administrasi kependudukan dari aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi dengan obyek penelitiannya berupa implementasi kebijakan bidang administrasi kependudukan di Kota Depok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan administrasi kependudukan belum mampu meningkatkan kualitas pelayanan KTP kepada masyarakat. Ha! ini bukan saja disebabkan oleh faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi dan faktor struktur birokrasi tetapi ada faktor lain, yaitu faktor masyarakat yang menjadi target pengaturan dari kebijakan tersebut, berupa pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kebijakan. Faktor sumber daya dan struktur birokrasi merupakan faktor dominan yang menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan KTP. Hal ini karena kebijakan tersebut menyebabkan struktur pelayanan semakin panjang dan tidak disertai dengan dukungan sumber daya yang memadai, baik di tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan maupun UPT dinas, serta pemilihan tekno!ogi pe!ayanan yang belum disertai dengan jaminan operasional yang sesuai.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.