• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Hubungan kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari di era otonomi daerah

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001120100301	351 Zul h/R.17.399	Perpustakaan Pusat (REF.17.400)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	351 Zul h/R.17.399
  Penerbit	Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2012
  Deskripsi Fisik	xv,;233 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	351 Zul h
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Hubungan Kelembagaan, Penyelenggaraan Pemerintahan
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Zulmasyhur

• Kabupaten Solok merupakan 'salah satu dari delapan Kabupaten tertinggal di Provinsi Sumatera Barat dalam era otonomi daerah sekarang ini. Berbagai macam program penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang dibuat oleh Wali Nagari dan BMN dinilai belum mampu mengatasi permasalahan tersebut, ditambah lagi dengan kehidupan Nagari yang dikendalikan oleh adat sehingga terjadi benturan hubungan kelembagaan dalam penyelenggaraaan Pemerintahan Nagari. Dengan menggunakan konsep lanes (2007:270), penelitian ini memusatkan perhatian pada efektivitas hubungan kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari di era otonomi daerah oleh Kabupaten Solok, Sumatera Barat, menyangkut: sumberdaya manusia, sumberdaya fungsional, kapabilitas teknologi, dan kapabilitas organisasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari di era otonomi daerah oleh Kabupaten Solok saling bertentangan. Hal ini disebabkan belum bersinerginya penyiapan sumberdaya manusia, surnberdaya fungsional, kapabilitas teknologi, dan kapabilitas organisasi, tetapi juga karena diabaikannya otonorni adat. Konsep barn penelitian ini adalah otonorni adat, yakni otonomi adat dalam hubungan kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, yaitu menerapkan nilai-nilai adat yang berfungsi sebagai pelaksanaan representasi hidup bemagari yang dikendalikan oleh adat. Segala kendala dan tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari harus "berjenjang naik bertangga turun". Dalam artian, se gala kendala dan tantangan yang menyangkut kepentingan nagari harus diselesaikan secara adat yang berlaku di setiap nagari. Karena nagari bukan saja dipahami sebagai kualitas teritorial, akan tetapi juga merupakan kualitas genelogis. Nagari merupakan daerah dalam lingkungan konfederasi kultural Minangkabau dan berhak men gurus diri sendiri, sehingga nagari juga berfungsi sebagai lembaga adat dan pemerintah; keduanya kait-rnengkait, jalin-menjalin, dan merupakan kesatuan yang integral.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.