• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Koordinasi Antar Instansi Pemerintah Dalam Pelayanan Kesejahteraan Lanjut Usia Di Provinsi Jawa Barat

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001120100239	351 Wid k/R.17.393	Perpustakaan Pusat (REF.17.393)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	351 Wid k/R.17.393
  Penerbit	Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2012
  Deskripsi Fisik	176 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	351 Wid k
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Koordinasi antar instansi; koordinasi internal dan
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Widiatmoko, Hening

• Pelayanan kesejahteraan lanjut usia sangat terkait dengan berfungsinya koordinasi antar instansi baik pernerintah rnaupun non pernerintah. Koordinasi internal dan koordinasi eksternal yang dilaksanakan rnelalui peran Kornisi Daerah Lanjut Usia Provinsi sangat tergantung pada kesadaran rnasing-rnasing instansi untuk bersinergi dan kolaborasi. Peran organisasi non pernerintah sangat besar dalam rnendorong peran serta aktif masyarakat untuk terlibat dalarn pelayanan kesejahteraan lanjut usia. Penelitian ini rnenggunakan pendekatan kualitatif dengan sejurnlah informan yang berkaitan dengan kelernbagaan lanjut usia di Provinsi Jawa Barat yakni Kornisi Daerah Lanjut Usia Provinsi beserta Instansi-instansi yang terkait di dalamnya antara lain Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan BKKBN. Selain itu juga rnelibatkan kelernbagaan lanjut usia non pernerintah di Provinsi Jawa Barat yang dikoordinasikan oleh Lernbaga Lanjut Usia Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat serta sejumlah organisasi yang berafiliasi ke dalarnnya. Teknik pengurnpulan data yang digunakan dalarn penelitian ini adalah melalui wawancara dengan informan baik dari sejurnlah instansi terkait rnaupun kelembagaan bukan pernerintah namun rnerniliki keterkaitan sangat erat dengan lanjut usia yakni Lernbaga Lanjut Usia Daerah Provinsi Jawa Barat. Selain itu juga telah dilakukan pengarnatan (observasi) terhadap Pelayanan kesejahteraan lanjut usia dan kegiatan perternuan koordinasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan Lernbaga Lanjut Usia Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil analisis disirnpulkan, bahwa Kornisi Daerah Lanjut Usia dengan peran koordinatifnya seharusnya rnenjadi central agency dalarn melaksanakan fungsi koordinasi internal dan koordinasi eksternal bagi pelayanan kesejahteraan lanjut usia di daerah, sehingga pelayanan kesejahteraan bagi lanjut usia lebih terarah. Disarnping itu, keterlibatan organisasi non pernerintah dalarn pelayanan kesejahteraan orang lanjut usia sangat penting. Penguatan kelembagaan lanjut usia perlu dilakukan rnelalui pernberdayaan organisasi kemasyarakatan dan pernbentukan kelornpok peduli Lanjut usia pada sernua tingkatan pernerintahan baik pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan maupun DesaIKelurahan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.